KNews.id- Pangeran Faisal bin Abdullah al-Saud, putra mendiang raja Arab Saudi, Raja Abdullah, telah berada dalam penahanan tanpa komunikasi sejak akhir Maret, menurut sebuah kelompok hak asasi manusia terkemuka.
Human Rights Watch (HRW), mengutip sebuah sumber yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, mengatakan pada hari Sabtu sang pangeran ditangkap oleh pasukan keamanan pada tanggal 27 Maret ketika melakukan isolasi sendiri karena pandemi coronavirus di sebuah kompleks keluarga di timur laut Ibu Kota, Riyadh.
Pada 2017, anggota terkemuka keluarga kerajaan telah ditangkap dan ditahan di sebuah hotel mewah di Riyadh, dalam apa yang disebut sebagai upaya untuk memerangi korupsi di antara eselon yang lebih tinggi dari birokrasi kerajaan. Pangeran Faisal, mantan kepala Masyarakat Bulan Sabit Merah Saudi, dibebaskan tahun itu juga.
Tidak ada komentar langsung oleh otoritas Saudi untuk laporan HRW
Sebelumnya pada bulan Maret, Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman (MBS) melakukan tindakan keras terhadap bangsawan senior dan petugas keamanan, menurut beberapa laporan, dalam apa yang dilihat pengamat sebagai upaya terbaru oleh pewaris takhta dan penguasa de facto itu untuk melakukan konsolidasi kekuatan di kerajaan.
Dua anggota keluarga kerajaan yang paling berpengaruh, Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz, saudara bungsu Raja Salman, dan Mohammed bin Nayef, mantan pangeran mahkota dan menteri dalam negeri, menjadi sasaran dalam gerakan MBS itu.
Tidak jelas apakah penahanan yang dilaporkan terhadap Pangeran Faisal terkait dengan yang terjadi pada awal Maret. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam penahanan ratusan aktivis, termasuk aktivis hak-hak perempuan, di tengah meningkatnya kritik atas catatan hak asasi manusia kerajaan, termasuk pembunuhan 2018 terhadap jurnalis Jamal Khashoggi oleh tim agen Saudi, dan perang yang menghancurkan di Yaman.
“Terlepas dari gelombang kritik, perilaku tanpa hukum dari otoritas Saudi selama pemerintahan de facto Mohammed bin Salman terus berlanjut,” kata Michael Page, wakil direktur Timur Tengah di HRW.
“Sekarang kita harus menambahkan Pangeran Faisal ke ratusan orang yang ditahan di Arab Saudi tanpa dasar hukum yang jelas,” tambahnya.
Kerajaan secara teratur membantah tuduhan penahanan yang tidak adil. Pihak berwenang mengatakan tahun lalu pemerintah menghentikan kampanye anti-korupsi yang menargetkan banyak bangsawan, pengusaha dan pejabat pemerintah tetapi akan terus mengejar korupsi.
HRW mengatakan keberadaan atau status Pangeran Faisal tidak diketahui.
“Sumber itu mengatakan bahwa Pangeran Faisal tidak secara terbuka mengkritik pihak berwenang sejak penangkapannya pada Desember 2017 dan bahwa anggota keluarga mengkhawatirkan kesehatannya karena ia memiliki kondisi jantung,” tambahnya.
“Penangkapan dan kemungkinan lenyapnya Pangeran Faisal menunjukkan lagi sikap tidak hormat otoritas Saudi terhadap aturan hukum dan perlunya perombakan penuh terhadap sistem peradilan,” kata Page.
Pada akhir Desember 2017, seorang pejabat senior Saudi mengatakan Pangeran Faisal dan seorang kerajaan lainnya, Pangeran Meshaal bin Abdullah, dibebaskan dari hotel Ritz-Carlton Riyadh setelah mencapai penyelesaian keuangan yang tidak diungkapkan dengan pemerintah. (IKH& Aljazeera)
