KNews.id – Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memiliki wajah baru. Partai Demokrat resmi bergabung di sisa masa jabatan Jokowi-Ma’ruf yang tinggal delapan bulan lagi.
Ini ditandai dengan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pelantikan AHY dan Hadi berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.
Awal mula Setelah dilantik, AHY menceritakan awal mula dia diajak bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Mula-mula, AHY dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang menanyakan keberadaannya. Pratikno lantas menyampaikan bahwa dirinya diminta bertemu dengan Jokowi di Istana.
Pertemuan dijadwalkan digelar “Dan Beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tetapi saya datang tentunya. Dan di situlah Beliau (Presiden) meminta saya untuk bergabung di kabinet,” kata AHY usai pelantikan di Istana Negara.
Dalam pertemuan bersama Presiden, kata AHY, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya akan dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu keesokan harinya. Setelah menutup perjumpaan dengan Kepala Negara, AHY bergegas menemui Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia juga menemui Hadi Tjahjanto.
“Oleh karena itu, yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga. Bagaimanapun Beliau adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju ke depan,” ungkap AHY. “Untuk mendapatkan blessings juga, restu juga, dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi (Hadi Tjahjanto).
Karena Beliau yang selama ini luar biasa telah menangani berbagai isu/persoalan yg mendesak di bidang ATR dan BPN,” kata dia. Kembali ke pemerintahan Atas pelantikan dirinya sebagai menteri, AHY menyebut, Demokrat resmi kembali ke pemerintahan.
Sebagaimana diketahui, selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, Demokrat mengambil peran sebagai oposisi. “Demokrat secara resmi hari ini kembali ke pemerintahan. Mengakhiri semua perjalanan kami selama ini,” ujar AHY.
Lihat Foto Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers bersama Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Demokrat akan berada di pemerintahan bukan hanya selama delapan bulan ke depan, tetapi juga pada pemerintahan presiden selanjutnya.
“Dan insya Allah bukan hanya delapan bulan terakhir, tetapi lima tahun, 10 tahun berikutnya insya Allah Demokrat akan selalu berkontribusi untuk kemajuan negeri,” tambah AHY.
Direstui SBY AHY menyebut, dirinya telah mengantongi restu dari sang ayah, SBY, untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi. SBY bahkan mengaku bersyukur. “Beliau tentunya juga bersyukur karena ini menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan,” ujar AHY.
“Banyak yang mungkin belum menyadari Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan. Dan ini sebuah momentum bersejarah karena alhamdulilah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan secara langsung,” jelasnya.
Ini Kekayaan AHY AHY mengaku tak merasa tertekan bergabung ke kabinet setelah sekian lama menjadi oposisi. Hanya saja, dia mengaku perlu beradaptasi. “Memang perlu adaptasi.
Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif maupun legislatif,” kata AHY.
“Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai. Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target ATR/BPN yang luar biasa,” tambahnya.
Berantas mafia tanah ketika ditanya tentang strategi memberantas mafia tanah, AHY mengaku akan mencoba meyakinkan semua pihak untuk taat kepada hukum. “Yang jelas, kita ingin untuk hadirkan kepastian hukum, kita perlu yakinkan agar semua taat hukum, jadi tidak boleh ada siapa pun di negeri kita secara terbuka dan tertutup melawan hukum,” ujar AHY.
“Kita harus berpihak ke rakyat kecil, berpihak ke mereka yang ingin membangun di Indonesia, di tanah sendiri, jangan sampai karena perilaku praktik melawan hukum yang dilakukan oknum mafia tanah tadi menghambat semuanya. Saya pastikan itu akan dilakukan meneruskan apa yang dilakukan menteri yang sebelumnya,” kata dia.
AHY pun optimistis target reforma agraria bisa diselesaikan dalam delapan bulan ke depan. Di bawah kepemimpinannya, AHY bilang, Kementerian ATR/BPN akan melakukan sertifikasi tanah secara elektronik. Langkah ini sebagai salah satu antisipasi terhadap kejahatan mafia tanah, sekaligus mengejar target penyelesaian 120 juta sertifikat tanah untuk masyarakat.
“Karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi (Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto), walaupun nanti sebagai Menko Polhukam berkenan enggak tetap saya ganggu,” ujar AHY.
“Untuk saya minta pandangan-pandangan dan masukan-masukannya, karena ini kerja yang besar dan membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan para akademisi,” kata dia.
Tak ragu Ditemui usai pelantikan, Jokowi mengaku tidak ragu menunjuk AHY sebagai Menteri ATR. Presiden yakin, AHY siap mengemban tugas tersebut. “Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk (AHY menjabat di) Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya rasa beliau sudah siap,” kata Jokowi.
Menurut Kepala Negara, AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya, latar belakang pendidikan putra sulung SBY tersebut. “Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono.
Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University,” ucapnya. Tiga tugas Jokowi langsung memberikan tiga tugas prioritas untuk AHY. Tugas tersebut berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading) hingga percepatan sertifikat tanah elektronik. “Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN.
Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” kata Jokowi.
Kedua, Jokowi meminta Menteri ATR/Kepala BPN segera menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) perdagangan karbon karena banyak pihak yang berminat terlibat dalam perdagangan tersebut.
Ketiga, menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan,” ucap Jokowi.
(Zs/Kmps)
