spot_img
Kamis, April 25, 2024
spot_img

KPU Curang MUI, Pusat Sunyi Apakah Masuk Angin ?

 

Oleh : Damai Hari Lubis
Koordinator TPUA/ Tim Pembela Ulama & Aktivis

- Advertisement -

KNews.id – Sebelum mengupas topik pada judul, sebaiknya kita buka kamus KBBI tentang arti daripada “masyarakat” ?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

- Advertisement -

Oleh karena makna daripada “masyarakat” tersebut, tentu profesi sebagai Ulama yang berprofesi atau berkarya di MUI/ Majelis Ulama Indonesia, merupakan bagian dari kelompok manusia (orang) dalam arti luas, tentunya tidak terlepas dari ketentuan sistim hukum di NKRI. terkait hak ekualitas (persamaan) kedudukan dimata hukum bagi setiap WNI.

Lalu, oleh karena “amanah atau perintah” dari banyak sistim hukum positif (ius konstitum) atau mengikat kepada semua lapisan masyarakat tentang kewajiban berperan serta dalam penegakan sistim hukum, sehingga perintah atau pesan sistim hukum ini, linear dengan fungsi hakekatnya seorang Ulama.

- Advertisement -

Sehingga berakibat hukum, Para Ulama MUI sah jika mengimplementasikan seruan, agar ketentuan “Peran Serta Masyarakat” yang ditujukan kepada seluruh masyarakat bangsa untuk memfungsikan serta merealisasikan perbuatan hukum yang bermanfaat atau positif bagi kehidupan termasuk dari sisi moralitas.

Bahwa, ada historis ” Peran Serta Masyarakat” yang pernah dilakukan oleh Para Ulama MUI. Sesuai data empirik, yakni ketika MUI. Pusat pada Tahun 2020 menggalang konsolidasi kepada organisasi MUI di seluruh tanah air, yang substantif sesuai isi Surat Maklumat yang MUI. Pusat terbitkan adalah seruan dan mengajak masyarakat atau ummat muslim di tanah air, agar menolak RUU.HIP yang disahkan oleh DPR RI. yang intinya , kemudian MUI Pusat kirimkan surat maklumat kepada DPR RI. dan Presiden RI. termasuk beberapa anggota MUI menyampaiakan statemen secara terang-terangan, dan dimuat oleh berbagai media, bahwa mereka “para ulama bahkan mengancam akan mengangkat panglima masiroh kubro dan wakil panglimanya, untuk turun bersama-sama ummat melakukan perlawanan, agar RUU. HIP itu dibatalkan”.

MUI juga melampirkan seberkas surat maklumat MUI yang berasal dari 34 MUI. Provinsi di tanah air, yang isinya identik atau seragam, yaitu penolakan keras terhadap keberadaan Pengesahan RUU. HIP (Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila).

Dan atas segala tindakan ” peran masyarakat yang dilakukan MUI daerah/ provinsi serta MUI Pusat ini, tidak ada sanksi hukum yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Para Ulama sampai saat ini. Karena dari sisi yuridis tindakan organisasi-organisasi MUI ini memang konstitusional, sebagai implementasi perintah sistem hukum dalam kerangka “peran serta masyarakat menjalankan perintah undang-undang, yang semata demi menjaga agar Pancasila sebagai sumber hukum nasional serta Tap MPRS. Nomor 25 Tahun 1966. Tentang Pembubaran PKI tetap utuh, dan terjaga marwahnya, tidak degradasi ‘menjadi kerdil,’ yang akan berkibat meleleh wibawa dan pengaruh ‘kesaktiannya’ oleh sebab Pancasila didalam RUU. HIP. dipres-pres menjadi trisila, lalu dipres-pres lagi menjadi ekasila. Kemudian ekasila yang berasal dari Pancasila mimikri menjadi Gotong Royong “.

Sehingga, akibat dari pada Pancasila “dianiaya” oleh Penguasa Negeri dimaksud, maka Para Ulama MUI. Setanah air tersinggung, kemudian melampiaskan kemarahan demi tetap tegaknya Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum Nasional. Kemudian apa yang terjadi ? RUU. HIP. pun hilang musnah tak berkesan, walau RUU. HIP Sebenarnya sudah berkekuatan hukum dan memiliki dasar hukum sebagai persyaratan terbitnya RUU. menjadi Undang-Undang yang bernama UU. HIP. dalam waktu 30 hari lamanya, walau RUU. HIP tersebut setelah disahkan oleh DPR RI, tidak ditandatangani oleh Presiden RI. Hal terkait sistim hukum ini, sesuai perintah konstitusi (UUD. 1945 serta Undang-Undang MD.3).

Kesimpulannya, ketika para ulama di MUI. Dan seluruh masyarakat WNI turuti serta patuhi menjalankan amanah ‘” Peran Serta Masyarakat “, sesuai perintah konstitusi, nyata dan memang semestinya tidak dapat dihukum. Selain dan selebihnya oleh sebab adanya kekompakan, disertai kebulatan tekad dan jiwa yang berani, melalui ikatan persatuan sehingga menjadi mata rantai yang kokoh bagi seluruh ulama didalam tubuh Organisasi MUI. Setanah air, serta mendapat full dukungan ummat muslim tanah air, semata hanya demi melawan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa atau kelompok penyelenggara negara, yakni para pejabat publik eksekutif dan legislatif.

Lalu, apa bedanya jika Para Ulama di MUI. Pusat turun kembali, dalam pelaksanaan amanah undang-undang dalam kerangka ” peran serta masyarakat “, oleh sebab, publik menganggap MUI. Pusat tentu mengetahui banyaknya temuan terhadap adanya dugaan kecurangan Pemilu Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU.RI. namun dibiarkan atau dilakukan pembiaran oleh Bawaslu RI. Serta para pejabat publik, secara kelembagaan, tentunya terkait peristiwa temuan hukum kecurangan ini yang terus berlanjut, akan berakibat, ” masyarakat bangsa dan negara ini akan memperoleh Presiden RI.dan Wapres RI 2024 berdasarkan hasil dari Pemilu curang “.

Maka, atas fenomena keberlangsungan politik hukum ini, banyak publik berharap, agar MUI kembali kompak menghimpun seluruh pengurus MUI di seluruh tanah air, kemudian melahirkan maklumat, untuk melawan bentuk kecurangan disertai bukti fakta dan data yang dilakukan oleh KPU. RI Dikarenakan pada hakekatnya ketika KPU. RI melakukan kecurangan dan dibiarkan oleh Bawaslu RI. Disertai pembiaran oleh Presiden Jokowi selaku eksekutif, juga dibiarkan oleh Legislatif ( DPR RI ), maka peristiwa hukum ini identik sebagai pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD. 1945 serta TAP. MPR RI. Nomor 6 Tahun 2001, Tentang Etika Kehidupan Berbangsa ?

Maka, dikhawatirkan, jika MUI terus bergeming, dengan pola pembiaran atas banyaknya temuan publik terhadap perilaku dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Pada Pemilu Pilpres 2024. Publik, bisa jadi akan muncul pertanyaan dari publik, ” apakah Para Ulama di MUI. Pusat, sudah kemasukan angin oleh oknum pelacur politik ? Atau adakah pertimbangan hukum lainnya bagi Para Ulama di Organisasi-organisasi MUI yang derajat hukumnya lebih tinggi dari perintah “peran serta masyarakat” untuk melawan kecurangan yang TSM/ Terstruktur, Sistematis dan Masiv pada proses pemilu pilpres dan pileg yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu serta pihak-pihak yang berwenang lainnya, sesuai sistim hukum ( U.U. Tentang Pemilu) yang harus Jujur dan Adil

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini