Oleh : Damai Hari Lubis – Koordinator TPUA/ Tim Pembela Ulama & Aktivis.
KNews.id – Fenomena saat pra dan pasca Pemilu Pilpres 2024 telah melahirkan gejala – gejala sosio politik yang berkembang dinamis ditengah masyarakat, lalu implementasinya berupa, eksistensi berbagai gejolak penolakan kecurangan – kecurangan yang telah terjadi di Pemilu Pilpres 2024 yang diduga akibat perilaku KPU dan pembiaran oleh Bawaslu RI serta Presiden RI Jokowi melalui pola kebijakannya terhadap peristiwa pelanggaran atau praktik kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam wujud politik konspirasi dengan bandit mafia pemilu, sehingga terbalik dari keharusan KPU untuk bertindak dan berlaku Jujur dan Adil.
Sehingga Jokowi, KPU dan Bawaslu, yang semestinya role model, justru bersama- sama dengan beberapa pejabat publik lainnya, oleh publik diduga sebagai pihak pelaku kecurangan yang sudah diagendakan jauh hari sebelum Pemilu Pilpres 2024 berlangsung, sehingga bentuk pelanggaran adalah TSM/ Terstruktur Sistematis dan Masiv. Jenis pelanggaran yang terberat didalam Sistim Pemilu sesuai UU. RI. NO. 7 Tahun 2017.
Lalu terhadap gejala – gejala perkembangan sosio politics dengan fenomena dan dinamisasi Pasca pemilu saat ini, PKS. sebagai organisasi politik koalisi pendukung Paslon Presiden 01 AMIN/ ANIES MUHAIMIN, PKS adalah salah satu partai pendukung yang menyatakan keberatan atas kecurangan, oleh karenanya banyak masyarakat pemilih PKS.
Merasa dikhianati oleh lembaga Kpu dan sistim keberlangsungan proses pencalonan kontestan capres 02 , khususnya kepada proses hukum sehingga Gibran menjadi Cawapres 02 Cawapres Gibran termasuk protes dan menolak rekapitulasi perolehan suara oleh KPU. Termasuk pola penggunaan server yang berdomisili di Singapura, yang melanggar Undang – Undang RI. Nomor 27 Tahun 2022, Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang melarang menyimpan data pribadi penting dan vital diluar negeri.
Maka konsekuensinya PKS. Harus membela ummat yang memilih mereka, terlebih partai yang diberi lebel para liberalis pembencinya, dinyatakan sebagai ” partai atau kelompok identitas radikal “, tidak boleh bersikap NETRAL melakukan pembiaran atau mediamkan kecurangan, selain wajib melawan setiap kecurangan.
Oleh karenanya, sudah sepatutnya PKS. Termasuk partai pendukung Anies – Muhaimin ( AMIN ) lainnya bersama – sama secara nyata membela suara demokrasi para konstituennya yang amat berharga, sehingga mereka para partai dalam koalisi AMIN selalu memiliki kursi di legislatif, sehingga selalu mencukupi Parliamentary Threshold selam ini, dan PKS. Nasdem dan PKB pernah mendapat jabatan kursi di kementrian saat kabinet kabinet pemerintahan sebelumnya pada era Gus Dur, Mega dan SBY termasuk Era Jkw ( selain partai Ummat ).
Sehingga, sepatutnya para intelektual PKS, dan Koalisi AMIN bersyukur lalu berjuang serius oleh karena saat ini Indonesia mendapat ” gold momentum ” atau peluang emas bakal seorang figur pemimpin Bangsa Lintas Sara, melalui sosok Anies Baswedan, namun kans tersebut nyaris hilang untuk dapatkan ” gold momentum ” dimaksud, oleh sebab faktor kecurangan yang telanjang, sesuai banyak pernyataan dari banyak tokoh, ” bahwa pilpres – pileg 2024 terselenggara melalui pemilu terburuk sepanjang masa sejarah pemerintahan RI. ( sejak Orla ), karena indikasi kuat pola kecurangan yang sudah dirancang termasuk figur bakal presieennya, oleh rezim penguasa kontemporer secara TSM.
Oleh karenanya, jika PKS, NASDEM, PKB. serta Partai Ummat diam, selain khianati kepercayaan dari para pemilihnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, maka PKS dan koalisi, identik atau sama dengan Netral, atau pembiaran perilaku kedzoliman untuk terus berlangsung.
Padahal retorikanya, jika PKS, Nasdem serta PKB dan termasuk Partai Ummat sebagai pengusung dan pendukung AMIN bersama sama memberikan statemen tegas, cukup hanya menyatakan ” silahkan simpatisan Partai Koalisi AMIN turun kejalan, sebagai desakan publik dan protes keras dan penolakan atas seluruh kecurangan yang terjadi di pemilu Pilpres – Pileg 2024 sekaligus support agar hak angket dapat diwujudkan serta mendapat dukungan dari banyak partai sebagai representatif tekanan politik terhadap perilaku dan hasil pemilu curang !
Jika pernyataan politik ini, dilempar publis ditengah masyarakat, ( setidaknya ) oleh Partai PKS. serta dipatuhi seluruh simpatisannya di Jakarta dan sekitarnya, maka secara perspektif estimasi kekuatan politik rakyat dan hukum, niscaya Jokowi segera ” lengser ” termasuk, pasangan nomor urut 2 yang Ia cawe-cawei, bisa terkena diskualifikasi, serta para anggota KPU dan BAWASLU dapat digantikan oleh para sosok SDM yang lebih tepat, objektif dan mumpuni ( profesional dan proporsional ). (Zs/NRS)
