KNews.id- Jakarta, Bank Dunia dan Sri Mulyani kompak memberikan komentar tentang program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Makan siang gratis menjadi salah satu program Prabowo-Gibran yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini.
Apalagi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengungkapkan rencana program pemberian makan siang gratis dengan budget Rp15.000 per anak tersebut belum termasuk dengan susu.
Ternyata, rencana makan siang gratis yang diusung oleh paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran tersebut mendapatkan respons dari beberapa pihak, termasuk perwakilan Bank Dunia dan Menkeu Sri Mulyani. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.
“Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen.
Kepada wartawan, Satu Kahkonen mengatakan bahwa program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran perlu ditetapkan bentuk pastinya dan harus tahu siapa sasarannya. “Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis).
Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya. Kata Sri Mulyani Hampir mirip dengan Satu Kahkonen, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani juga sudah memberikan responsnya terhadap program makan siang gratis Prabowo-Gibran ini.
Kepada wartawan, Bendaraha RI tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis.
Nantinya, program ini akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.
“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” kata Sri Mulyani.
(Zs/BC)
