KNews.id- Pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi virus corona di Indonesia menjadj sorotan Lembaga think thank Australia, Lowy Institute. Lembaga tersebut menganggap pemerintah Indonesia tidak siap dan kurang transparan dalam mengendalikan Covid-19 yang mulai merebak sejak awal Maret.
Salah satu peneliti sekaligus Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute, Benjamin Bland menilai, sebelum kasus virus corona terkonfirmasi, respons Indonesia melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah sangat mencemaskan.
“Respons awal sangat mengkhawatirkan dengan pernyataan menteri kesehatan yang kontroversial, Terawan Agus Putranto, menyarankan bahwa doa akan membantu Indonesia aman terhindar dari virus dan secara umum (pemerintah) gagal mengatasi sumber masalah,” ucap Bland dalam tulisan terbaru berjudul Indonesia: Covid-19 Crisis Reveals Cracks in Jokowi’s Ad Hoc Politics pada Selasa (17/3).
Tulisan itu diterbitkan oleh The Interpreter, media Lowy Institute. Bland menganggap wabah corona memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi minim berpikir strategis.Bland juga menyoroti minimnya masyarakat yang dites Covid-19. Per Senin pekan ini, Indonesia baru melakukan tes Covid-19 terhadap 1.200 orang yang dianggapnya adalah jumlah kecil.
Padahal, sebanyak 227 kasus virus corona sudah terkonfirmasi dengan total kematian puluhan orang per Rabu (18/3). Kasus positif corona itu juga sudah tersebar di sejumlah provinsi seperti Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Utara.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga dianggap belum satu suara dalam penanganan corona seperti pembaruan jumlah pasien positif atau pun yang meninggal di berbagai daerah.
Bland menuturkan meski Jokowi telah membentuk tim respons cepat untuk mengatasi krisis dan menyatakan pemerintah pusat akan mengambil kendali penanganan corona, koordinasi antara Istana dan pemerintah daerah masih minim.Ia juga melihat secara umum pemerintahan Jokowi tidak memiliki rencana yang jelas dan transparan dalam memerangi Covid-19.
“Jadi tidak heran jika banyak ilmuwan (dan warga negara biasa) khawatir akan penyebaran corona di Indonesia-yang memiliki populasi lebih dari 260 juta orang-lebih luas lagi. Tidak heran pula bahwa orang kaya Indonesia telah mendekam di Singapura sebelum negara itu membatasi mereka masuk pada Senin pekan ini,” kata Bland.
Selain itu, Bland juga menyoroti bahwa banyak pemerintah daerah yang mulai mengandalkan diri sendiri karena “kehilangan kepercayaan” pada kemampuan Jokowi menangani wabah ini secara nasional.
Bland juga menganggap pemerintahan Jokowi tidak transparan terhadap perkembangan wabah corona di Indonesia kepada publik. Di awal kemunculan kasus corona di Indonesia, pemerintah enggan membuka data asal dan riwayat perjalanan pasien Covid-19.
Bland mengatakan bahkan Jokowi sendiri yang mengakui pemerintahannya “tidak membuka informasi terkait penyebaran wabah corona ke publik karena tidak mau memicu kepanikan”.
Menurut Bland, Jokowi yang sangat berfokus pada ekonomi, sangat khawatir dampak dari penanganan wabah corona terhadap pekerjaan dan bisnis di Indonesia.
Meski begitu, Bland tak memungkiri bahwa Jokowi dan jajarannya juga mencoba meyakinkan warga dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan pencegahan dasar yang tepat untuk menghindari terpapar virus corona seperti kampanye menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, menghindari keramaian, dan meminimalisir kontak sosial.
“Tapi pemerintah perlu lebih jauh terbuka ketika mengelola krisis kesehatan masyarakat dalam skala ini di dalam negara demokrasi ini,” ujar Bland.
Kegagapan Pemerintah.
Selain Lowy Institute, koran Australia, tulisan The Sydney Morning Herald, juga menyoroti kegagapan pemerintahan Jokowi dalam menangani virus corona, terutama dari fasilitas kesehatan.
Opini yang ditulis Koresponden Asia Tenggara James Massola itu mengungkapkan bahwa banyak pihak termasuk lembaga akademisi seperti Harvard University sudah mengungkapkan kekhawatiran risiko penyebaran Covid-19 di Indonesia jauh sebelum virus serupa SARS itu terkonfirmasi muncul di Tanah Air.
“Namun saat itu Menteri Terawan menganggap itu adalah sebuah hinaan bagi Indonesia,” bunyi artikel kolom editorial koran tersebut yang berjudul Joko Widodo ‘Did Not Want to Stir Panic’ but Indonesia is Now Playing Coronavirus Catch-up pada Senin (16/3).
Koran itu juga pada Januari lalu juga memaparkan bahwa Indonesia tidak memiliki peralatan tes memadai untuk memeriksa pasien corona.
“Padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) kemudian membenarkan hal itu. Dan semua keangkuhan ini mulai berbalik meski tetap saja respons pemerintah (Indonesia) terlihat datar,” bunyi artikel tersebut.
“WHO telah meminta pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional tapi dengan luar biasa Presiden Jokowi menyatakan pada Jumat lalu bahwa ‘kami tidak mengungkapkan informasi tertentu kepada publik karena kami tidak ingin menimbulkan kepanikan’,”.
Sampai berita ini diturunkan staf khusus presiden Jokowi untuk bidang komunikasi dan sosial, Fadjroel Rachman serta Dini Purwono, tidak segera bisa menjawab pertanyaan terkait tanggapan Istana Negara soal kedua kritik tersebut.
Sejauh ini pemerintah telah melakukan sejumlah langkah dalam menghadapi serangan virus corona. Jokowi mengatakan pihaknya menangani Covid-19 secara senyap agar tak menimbulkan kepanikan.
Dia mengatakan penanganan corona di Indonesia tetap dilakukan dengan serius dan bahkan turut melibatkan intelijen. Jokowi memutuskan dengan cepat dan memproses pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang. Dia juga meminta agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah.
Seluruh jajaran Pemda, TNI dan Polri diperintahkan terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien menangani penyebaran. Pemerintah juga menunjuk Achmad Yurianto untuk memberikan informasi terkait wabah corona, termasuk jumlah kasus terbaru, pasien sembuh, dan korban meninggal serta penanganan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan memperpanjang status masa tanggap keadaan darurat akibat virus corona (Covid-19) lantaran skala penyebaran virus tersebut sudah meluas.(Fahad Hasan&DBS)
