KNews.id- Meskipun memperoleh anggaran yang besar belum menjamin kementerian atau lembaga Pemerintah Pusat bekerja dengan baik. Hal ini terlihat dari kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun memperoleh anggaran besar, namun kinerjanya dinilai publik buruk.
Kemen PUPR pada tahun 2018 menargetkan pembangunan jalan sepanjang 811,5 km, namun yang tercapai hanya 630,28 km. Selain itu, pembangunan jalan yang ditargetkan sepanjang 33,1 km hanya tercapai 27,9 km. Lebih buruk lagi, target Kemen PUPR dalam membangun jembatan, dari target sepanjang 15.373 m yang tercapai hanya 7.673,2 meter.
Adapun target pembangunan Kemenhub juga kurang mengembirakan. Target yang tercapai hanya pembangunan bandara, dari target empat bandara pada tahun 2018 semuanya tercapai. Berbeda dengan target pembangunan rel kereta api, dari target sepanjang 366 km’sp yang tercapai hanya 347,7 km’sp alias meleset.
Kinerja BNN juga masih jauh dari harapan. Contohnya terkait program deteksi dini penyalahgunaan narkoba di instansi pemerintah dari target 25.001 berkas, yang tercapai hanya 14.396. Capaian yang positif hanya terkait program tindak pidana narkotika, dari target 700 berkas yang diselesaikan yang tercapai 1.024 berkas. Terakhir perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (TPPU), dari target 46 berkas yang tercapai hanya 33 berkas.
Anggaran Fantastis
Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR pada tahun 2018 mendapatkan gelontoran dana yang fantastis. Total duit negara yang dikuasi kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini adalah sebesar Rp 102,1 triliun. Anehnya, meskipun banyak program Basuki yang meleset dari targetan, pada tahun 2019 kementerian ini justru mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 8,71 triliun menjadi Rp 110,73 triliun.
Sementara Kementerian Perhubungan, pada tahun anggaran 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp 48,187 triliun. Berbeda dengan Kemen PUPR yang mendapatkan tambahan anggaran pada tahun 2019, kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi ini mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp 44,132 triliun, turun sekitar 4 triliun.
Lain lagi dengan BNN yang dipimpin Heru Winarko, meskipun banyak program yang meleset di tahun 2018, Heru Winarko malah ngotot meminta tambahan anggaran dari yang sebelumnya sebesar Rp1.509.378.128.000, minta ditambah sebesar Rp 1,4 triliun.
Tambahan anggaran tersebut bukan untuk memperbaiki kinerja program yang tidak tercapai di tahun sebelumnya, melainkan untuk membangun gedung BNN pusat. Anggaran untuk gedung baru tersebut fantastis, yaitu sebesar Rp 520 miliar. (FT&Tim Investigator KA)
