spot_img
Rabu, Juni 19, 2024
spot_img

Kata 2 Politikus PDIP soal Putusan MA Ubah Syarat Usia Cagub-Cawagub

KNews.id – Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Partai Garuda dan mengubah syarat usia calon kepala daerah menjadi terhitung saat pelantikan. Politikus PDIP merespons putusan syarat usai cagub-cawagub tersebut.

Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada PDIP, Aria Bima, mengatakan masih ingin tahu lebih lanjut argumentasi dalam putusan tersebut. Hal itu agar bisa memahami apakah putusan tersebut politis atau tidak.

- Advertisement -

“Saya menanggapi keputusan MA, saya pingin tahu argumentasinya, tetapi itu sebagai bahan masukan, masukan terkait dengan pembahasan UU pilkada dan pilpres yang kita pingin dalam satu kesatuan, pemahaman kita mana yang urusan politis,” kata Aria di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Bima belum meyakini apa yang dilakukan MA itu untuk meloloskan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, sebagai calon kepala daerah. Bima tidak mau berpikiran negatif, dan masih akan melihat pertimbangan hakim lebih lanjut.

- Advertisement -

“Saya nggak terlalu yakin kalau itu, hanya akan difokuskan atau keinginan hanya sekedar dari Mahkamah Agung, untuk meloloskan Kaesang. Jangan mengada-ada dulu,” ujarnya.

Bima mengatakan PDIP siap mengikuti pilkada apa pun aturannya. “Aturan apa pun iya, aturan apa pun kita siap ikuti pilkada,” sebutnya. Sementara itu, juru bicara PDIP, Chico Hakim, mengatakan hukum saat ini kembali digunakan untuk meloloskan sosok tertentu. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pemimpin tanpa kemampuan akan maju.

- Advertisement -

“Kembali lagi ‘hukum diakali oleh hukum’ demi meloloskan putra penguasa maju sebagai calon,” kata Chico dalam keterangannya. “Negeri ini terus dipaksa mengakomodir pemimpin pemimpin tanpa pengalaman, tanpa rekam jejak yang jelas, yang minim prestasi dan belum cukup umur,” tambahnya.

MA Ubah Syarat Cagub-Cawagub

MA mengabulkan gugatan yang diajukan Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dkk terhadap pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. MA mengubah isi pasal tersebut.

Waketum Garuda Teddy Gusnaidi menjelaskan gugatan pihaknya yang dikabulkan oleh MA. Dia mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh Partai Garuda karena menilai isi pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU nomor 9 tahun 2020 bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Berikut isi pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU 9/2020 yang digugat:

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon

Teddy menilai syarat ‘terhitung sejak penetapan Pasangan Calon’ yang ada di pasal itu bertentangan dengan UU Pilkada. Dia mengatakan syarat itu ditambahkan di dalam PKPU.

(Fhd/dtk)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini