KNews.id- Kebijakan keringanan kredit bagi ojek online yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dianggap tergesa-gesa dan tidak didengarkan oleh bawahannya. Begitu kata Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun melihat banyaknya protes dari ojek online maupun masyarakat lainnya yang masih dikejar oleh rentenir kredit kendaraan, meskipun telah memperlihatkan statemen Presiden Jokowi.
“Itu terlihat tergesa-gesa, panik dengan keadaan. Tanpa komunikasi dengan OJK dan dunia perbankan. Seharusnya seorang pemimpin dalam situasi panik mampu mengontrol dirinya untuk tidak membuat kebijakan yang bersifat reaktif,” ujarnya.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menilai kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut juga semakin memperlihatkan buruknya jiwa leadership dan manajemen administrasi pemerintahan Jokowi-Maruf.
“Harusnya begitu kebijakan sudah diluncurkan, bawahannya seperti Menkeu dan institusi keuangan lainya seperti OJK, BI, dan pimpinan perbankan segera merespon. Ternyata itu tidak terjadi,” tuturnya.“Ini juga artinya Jokowi mulai tidak didengar,” pungkas Ubedilah.(Fahad Hasan&DBS)
