Jika memenangkan Pilpres AS 2020, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menampilkan dirinya sebagai kembalinya kebijakan luar negeri AS ke situasi normal. Namun, dunia yang akan ia hadapi dan Amerika yang akan dipimpinnya telah sangat berubah sejak ia terakhir kali berada di puncak kekuasaan.
KNews.id- Pekan lalu, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengonsolidasikan kemenangannya secara de facto di pemilihan pendahuluan Partai Demokrat dengan serangkaian kemenangan besar atas Bernie Sanders. Biden hampir pasti akan menghadapi capres petahana Donald Trump dalam pemilihan umum pada November 2020.
Trump berusaha keras untuk menghindari hal ini, termasuk mencoba memaksa Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan tanpa dasar terhadap Biden, yang akhirnya mengarah pada Trump dimakzulkan oleh DPR AS. Namun, jika Trump takut kepada Biden beberapa bulan lalu, kecemasannya pasti telah berlipat ganda secara eksponensial kini. Wabah virus corona baru menimbulkan kekacauan pada ekonomi Amerika, menghancurkan kampanye pemilihan ulang Trump untuk masa jabatan kedua.
Kesalahan penanganan krisis yang mencolok bisa menghantui kemungkinannya terpilih lagi. Kunci untuk pemilihan nasional Amerika Serikat kontemporer adalah jumlah pemilih yang berpartisipasi. Ada jauh lebih banyak pemilih Partai Demokrat daripada Republik. Namun, Partai Republik jauh lebih baik dalam memotivasi dan memobilisasi para pendukung mereka.
Ketika pemilih Demokrat terinspirasi untuk memberikan suara, seperti yang dilakukan oleh kampanye Barack Obama pada 2008 dan 2012, partai itu pun mampu menang. Ketika Obama tidak berada di surat suara dalam dua pemilihan paruh waktu selama masa kepresidenannya pada 2010 dan 2014, Partai Demokrat pun kalah. Hillary Clinton adalah kandidat yang sangat tidak menarik sehingga hasil partisipasi pemilih yang rendah menjadi kunci kemenangan Trump pada Pilpres AS 2016.
Antusiasme pemilih Demokrat yang ditunjukkan pada pemilu paruh waktu 2018 dan pemilihan pendahuluan baru-baru ini kemungkinan akan terulang kembali pada November 2020. Sebagian besar pemilih Demokrat dan banyak pemilih independen membenci dan takut akan Trump. Mereka sangat ingin mengeluarkan Trump dari Gedung Putih.
Sementara pemilu pada November 2020 masih jauh, Biden terlihat memiliki posisi yang baik untuk menang. Jadi, tidak terlalu dini untuk mulai bertanya seperti apa kebijakan luar negeri Biden, terutama dalam isu Timur Tengah. Perubahan terbesar yang perlu dilakukan Biden adalah pengembalian ke kebijakan aktual.
Sementara ia memiliki sikap, Trump tidak terlibat atau menunjukkan pemahaman tentang kategori kebijakan seperti yang biasanya dikonseptualisasikan. Hampir semua yang dilakukan Trump didasarkan pada perhitungan politik pribadi. Biden juga seorang politisi yang mementingkan diri sendiri, tetapi dia hampir pasti akan memperkenalkan kembali perhitungan kebijakan tradisional yang sebenarnya di pengambilan keputusan AS.
Biden akan berjanji dan mungkin benar-benar mencoba untuk memberikan banyak perbaikan untuk membalikkan banyak inovasi Trump. Biden dan sebagian besar penasihatnya adalah internasionalis dari Gedung Putih era Obama yang memiliki komitmen yang sama terhadap tatanan berdasarkan peraturan, visi yang secara eksplisit dan kasar ditolak oleh Trump.
Hussein Ibish dari The National berpendapat, aliansi tradisional seperti NATO serta segala bentuk perjanjian dan organisasi multilateral, termasuk mengenai iklim dan perdagangan, sekali lagi akan berada di garis depan pemikiran Amerika Serikat.
Namun, Trump dan Obama sama-sama menekankan perlunya “pembagian beban” yang meminta para sekutu AS untuk berbuat lebih banyak untuk diri mereka sendiri. Biden kemungkinan akan melanjutkan gagasan itu dan mungkin membawanya lebih jauh dari sebelumnya. Masyarakat Amerika memiliki sedikit minat untuk keterlibatan internasional dan terutama militer, khususnya di Timur Tengah.
Kalkulasi politik naluriah mungkin akan mencoba mendasarkan kebijakan luar negeri Biden di sekitar impuls inti itu, meskipun opsi mencoba untuk menggembleng rakyat Amerika di sekitar kepemimpinan global AS yang baru tentu saja merupakan pilihan dengan para pendukung Demokrat yang berpengaruh. Kearifan konvensional menunjukkan Biden terutama mungkin mencoba untuk lebih mengurangi peran Amerika di Timur Tengah, meski hal ini sama sekali belum pasti.
Tidak seperti beberapa elemen Partai Demokrat, Biden tidak mengusulkan hanya mencoba menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran. Itu tidak mungkin dan meskipun marah pada pencabutan Trump atas pencapaian kebijakan luar negeri andalan AS era Obama, pemerintahan Biden harus memperhitungkan pengaruh “tekanan maksimum” akibat sanksi Trump terhadap Iran.
Iran pasti menginginkan kekalahan Trump. Namun, jika dia menang, Biden tidak mungkin cukup mudah tertipu untuk memungkinkan Iran mendapatkan keuntungan dengan segera atau tanpa syarat. Biden bisa mencari dialog baru dengan Iran, tetapi mungkin tidak didasarkan pada upaya peredaan atau konsiliasi yang naif dan berlebihan.
Banyak politisi arus utama Partai Demokrat menjadi skeptis tentang beberapa aliansi kunci AS di Timur Tengah, khususnya dengan Arab Saudi. Saudi memiliki beberapa alasan untuk berbaikan dengan Partai Demokrat di Kongres AS, para pakar kebijakan luar negeri profesional, dan hampir pasti Gedung Putih di bawah kepemimpinan Biden.
Arab Saudi telah membuat beberapa kemajuan dalam menjangkau para pemilih Partai Demokrat dalam beberapa bulan terakhir, sehingga mereka tidak akan mulai dari nol. Namun, penting untuk tidak meremehkan keraguan tentang aliansi yang telah terjadi di antara banyak Demokrat yang sekarang melihatnya berkaitan erat dengan agenda Trump yang korup. Biden tidak akan menjadi satu-satunya kandidat yang perlu melakukan pekerjaan perbaikan.
Biden juga akan mewarisi perselisihan antara pemerintahan Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan asumsi Netanyahu masih memimpin pemerintah Israel dan tidak diadili, hal ini akan mempersulit upaya untuk memperbaiki kerusakan ekstrem yang telah dilakukan Trump terhadap kebijakan AS mengenai rencana perdamaian dan solusi dua negara Israel-Palestina.
Beberapa hal tidak dapat dibatalkan begitu saja. Kedutaan Amerika Serikat tidak akan kembali ke Tel Aviv, meskipun posisi AS di Yerusalem Timur yang diduduki dapat dan harus diklarifikasi. Pemerintahan Biden akan mendekati isu-isu Israel dengan hati-hati. Namun, ketidaknyamanan yang mendalam dengan proposal aneksasi Trump-Kushner di Partai Demokrat dan yang terpenting arus utama Yahudi-Amerika menunjukkan mungkin ada dukungan yang signifikan untuk bergerak cepat untuk menolaknya dan memperbaiki hubungan dengan Palestina.
Biden memiliki pengalaman kebijakan luar negeri yang luas, tetapi ia seringkali melebih-lebihkan keahlian pribadinya. Seperti Trump, Biden menolak untuk diarahkan lewat naskah pidato dan cenderung merasa tahu lebih banyak tentang hubungan internasional daripada siapa pun di kabinet pemerintahan.
Oleh karena itu, banyak yang akan bergantung pada insting dan kecenderungannya sendiri. Rekam jejak Biden tampaknya menunjuk ke arah pendekatan yang berhati-hati secara fundamental. Namun, sampai ia benar-benar menjabat, sulit untuk mengetahui bagaimana ia akan mendekati pilihan-pilihan penting seperti penggunaan kekuatan militer.
Biden akan menampilkan dirinya sebagai kembalinya Amerika Serikat ke keadaan normal dan pewaris agenda internasional Obama, mungkin dalam ketulusan sepenuhnya. Namun, dunia yang akan ia hadapi dan Amerika yang akan dipimpinnya telah sangat berubah dari terakhir kali ia berada di tampuk kekuasaan bersama Obama, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum banyak dipahami.
Apa pun yang ingin dilakukan Biden, jika dia menang, akan segera bertabrakan dengan realitas yang tidak terduga. Realitas itu, lebih dari segalanya, Hussein Ibish dari The National menyimpulkan, akan membentuk kebijakannya saat Biden memimpin Amerika Serikat kelak.(Fahad Hasan)
