KNews.id – Inilah isi Maklumat Rektor Unhas yang ramai dikritik alumni Unhas. Maklumat Rektor Unhas itu berisi 6 poin. Diberitakan sebelumnya, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Jamaluddin Jompa mengaku tidak ingin terjadi perpecahan setelah munculnya petisi ‘Menyelamatkan Demokrasi’ yang disuarakan oleh beberapa guru besar Unhas.
Petisi itu pun dijawab dengan dikeluarkannya Maklumat Rektor Unhas, agar situasi kondusif di internal “Kampus Merah” tetap terjaga jelang hari pencoblosan.
“Maklumat itu, kemarin, imbauan untuk internal Unhas, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Prof Jamaluddin Jompa. “Terutama perpecahan di dalam perbedaan pilihan, pendapat, maka saya keluarkan maklumat untuk tidak terlalu keras gesekannya dalam konteks perbedaan,” katanya menyambung.
Dia juga menegaskan, perbedaan pilihan harusnya menjadi sarana mempererat tali persaudaraan dalam menjaga kebhinekaan.
“Semua sangat normatif dalam tanda kutip, dalam perbedaan kita harus menjaga dan menghormati perbedaan. Saling menghargai perbedaan pilihan itu sangat biasa,” kata Jamaluddin. “Tapi kemudian walaupun kadang ada kebebasan dalam ber-akademik tapi tetap dalam bingkai yang bertanggungjawab,” katanya lebih lanjut.
Untuk itu, guru besar dari Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan ini ini mengimbau sivitas akademika Unhas mampu berperan aktif dalam menjaga pemilu damai yang kondusif.
“Kita sangat mengharapkan bahwa kampus menjadi salah satu contoh kelompok masyarakat yang mendorong Pemilu damai yang penuh kekeluargaan,” imbuh Jamaluddin mengatakan. “Tidak menyebarkan hal-hal berupa hoax. Misalnya yang belum terverifikasi kebenarannya,” kata dia.
Adapun isi Maklumat Rektor Unhas sebagai berikut;
“Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden, maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin agar:
1. Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.
2. Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.
3. Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai.
Hindari menyebarkan informasi hoax dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya.
4. Mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab.
5. Mari kita menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan.
6. Adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan “Menyelamatkan Demokrasi”, tidak mewakili Unhas sebagai institusi.
Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi kekuatan untuk selalu menjadi insan akademis yang bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengabdi untuk bangsa dan negara,” tulisnya.
Dikritik Alumni Unhas
Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) ramai-ramai mengkritik Maklumat Rektor Prof Jamaluddin Jompa (56) soal aksi “Keprihatinan Bangsa”.
Alumni Unhas Mulawarman mengatakan, apa yang dilakukan rektor bukan berbasis aktivis dan tak punya nyali.
“Inilah risiko kalau rektor bukan berbasis aktivis tak punya nyali. Dia lebih banyak di perpustakaan dan birokrasi kampus,” ujarnya.
Mulawarman menilai apa dilakukan Prof Jamaluddin Jompa tak mencerminkan aksi seorang akademik.
“Maklumat itu adalah pengkhianatan intelektual. Mimbar bebas itu adalah kewajiban kampus, bukan malah dihalangi,” ujar aktivis era 1980 dan jurnalis era reformasi itu.
Mulawarman menyebut maklumat rektor sebagai bentuk penghalangan kebebasan berpendapat dan aksi Mimbar Bebas, yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.
“Mimbar bebas guru besar itu ada di Pasal 8 UU Pendidikan Tinggi. Rektor UGM, Rektor UI dan kampus lain tak terbitkan maklumat seperti di Unhas,” ujarnya.
Pegiat unit penerbitan kampus Majalah identitas Unhas era 80-an menyebut aksi 15 dosen dan guru besar di pelataran Rektorat Unhas itu, bukan terkait politik nasional atau dukungan calon presiden. Dia bahkan menyebut Prof Jompa sosok guru besar penakut.
Mulawarman justru memuji aksi Mimbar Bebas oleh Prof Dr Triyatni Martosenjoyo, Prof Dr Amran Razak. Prof Dr Aidir Amin Daud MH, Prof Dr drg A Arsunan Arsin, Prof Tasrif Surungan, Dr Hasrullah dan dosen lain menjelaskan bahwa universitas itu bukan Menara Gading Ilmu saja.
Apa yang dilakukan guru besar adalah aksi affirmasi bahwa Unhas tidak terpisah dan berjarak jauh dengan realitas. Dekat dengan perkembangan nasional yang sudah mengarah ke pelanggaran konstitusi dan etika bernegara.
Sementara alumni dan mantan Ketua BEM Universitas Hasanuddin, Imam menyayangkan sikap Rektor yang dinilai tidak mendukung perjuangan demokrasi. Ia meminta Rektor Unhas untuk meminta maaf kepada alumni dan seluruh civitas akademika Unhas.
“Saya sebagai Alumni dan Demisioner Ketua BEM Universitas menyayangkan sikap rektor Unhas yang cenderung tidak mengaminkan perjuangan demokrasi dan meminta rektor unhas untuk meminta maaf kepada alumni dan seluruh civitas akademika Unhas,” kata Imam Mobilingo.
“Harusnya Unhas berterima kasih karena masih ada guru besar dan dosen yang mau menyuarakan hati nurani mereka. Saya yakin, di luar Unhas banyak yang menghargai dibandingkan dari dalam Unhas sendiri. Saya mendapat banyak ucapan baik dari teman-teman di UGM, UI dan Perguruan tinggi yang lain”.
Empat Pernyataan Sikap Guru Besar Unhas
Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Prof Triyatni Martosenjoyo, MSi, memimpin deklarasi “Unhas Bergerak Untuk Demokrasi” di depan Rektorat Unhas.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Universitas, Prof Amran Razak, dan Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Prof Arsunan Arsin.
Dalam deklarasi tersebut, para guru besar Unhas menyanyikan lagu “Padamu Negeri” sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.
Prof. Triyatni Martosenjoyo menyatakan, “Setelah mencermati perkembangan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden R.I. 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi nasional, Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap.”
Terdapat 4 poin utama dalam pernyataan sikap forum guru besar Unhas:
1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
2. Mengingatkan Presiden Jokowi, pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
3. Meminta KPU, Bawaslu, serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu diharapkan menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi dari pihak manapun.
4. menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
Keputusan para guru besar dan dosen Unhas untuk bergerak ini didasari oleh keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
