KNews.id- Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, meminta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19, segera dibatalkan. PP yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Mei 2020 ini memunculkan isu dikotomi antara bank peserta/bank jangkar dengan bank pelaksana. Termasuk di dalamnya sejumlah bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Hari mengingatkan dampak pemberlakuan PP tersebut. “Bila mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, maka sebaiknya PP 23/2020 dibatalkan,” ujar Heri Gunawan, lewat WhatsApp, Selasa (26/5).
Bank jangkar merupakan 15 bank beraset terbesar yang akan menerima penempatan dana pemerintah untuk memberi likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit, pembiayaan, dan/atau memberikan tambahan kredit. Ini diatur dalam Pasal 10 ayat 1 PP 23/2020.
Sedangkan bank pelaksana adalah bank yang akan menerima dana dari bank peserta. Bank peserta kemudian memberikan restrukturisasi, pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
“Pendeknya, pemerintah mengucurkan dana kepada bank peserta/bank jangkar. Kemudian bank jangkar akan menyalurkan ke bank pelaksana,” ujar Heri.
Dikotomi antara bank jangkar dengan bank pelaksana tidak perlu terjadi. Terlebih jika Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaksanakan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Faktanya, menghadapi pandemi Covid-19 para pejabat KSSK (Kementerian Keuangan, BBank Indonesia, Otoritasa Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin SImpanan) seakan-akan lebih memilih melindungi tanganya. Hal itu terlihat jelas dalam Perppu No.1/2020 yang dalam pasal 27 dijelaskan, bahwa para pejabat KSSK tidak bisa dijerat oleh hukum.
Fakta kedua, melalui PP 23/2020 yang memunculkan dikotomi bank jangkar dan bank pelaksana, KSSK ingin meminjam tangan 15 bank peserta untuk berperan menjadi regulator. Padahal bank-bank tersebut sejatinya berstatus sebagai objek kebijakan.
Remot kontrol kebijakan tetap dipegang oleh KSSK. Kesimpulannya, bank peserta hanya dijadikan tumbal,” ucap wakil ketua Fraksi Gerindra itu.
Heri juga mencium aroma spekulatif, bahwa kelahiran PP 23/2020 sengaja menggusur UU PPKSK dalam penanganan masalah likuiditas perbankan. Di situ penanganan likuiditas bank sistemik sudah sangat jelas menjadi kewenangan Kemenkeu, BI, OJK dan LPS.
“Tak ada satu pasal pun yang menyebut peran perbankan. Ini karena memang perbankan tidak termasuk regulator, tapi objek kebijakan,” papar Heri.
Sebagai informasi, dalam PP 23/2020 terutama dalam pasal 10 dan pasal 11, diatur mengenai pelaksanaan program PEN terutama bagian penempatan dana yaitu ada bank jangkar dan bank pelaksana. Bank jangkar akan mendapatkan dana dari pemerintah dan kemudian akan menyalurkan kepada bank pelaksana.
Kemudian, antara bank jangkar dan bank pelaksana diatur dengan perjanjian tersendiri antarkeduanya. Untuk itu, jika terjadi gagal sistemik maka bank-bank tersebutlah yang akan menanggung risikonya.
Pasal 12 PP 23/2020 secara terang menyatakan dalam hal bank peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada LPS, maka LPS mengutamakan pengembalian dana pemerintah.
“Artinya aset milik bank peserta maupun dana masyarakat tidak menjadi prioritas. LPS yang semestinya menjadi penjamin dana nasabah sudah berubah fungsi menjadi lembaga penjamin simpanan pemerintah (LPSP),” kata Heri
Menurut anggota Badan Pengkajian MPR ini, Pasal 12 PP No 23/2020 bisa menjadi sumber petaka bagi bank Himbara. Perlu diingatkan bahwa dari 15 bank yang ditetapkan sebagai bank peserta, terdapat empat bank yang berstatus sebagai bank Himbara, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN. Empat bank pelat merah yang menjadi kebanggaan nasional.
Sementara, total aset keempat bank tersebut adalah Rp. 3.655,51 triliun dan total DPK mencapai Rp. 2.665,04 triliun. Inilah nilai yang akan dipertaruhkan oleh bank Himbara, masih ada 11 bank lagi yang berstatus sebagai bank peserta.
“Terbukti, beberapa hari belakangan saham-saham bank Himbara berguguran gara-gara wacana akan dijadikan bank peserta alias bank jangkar. Nasib buruk juga bisa dialami oleh dana nasabah yang disimpan di dalam bank Himbara karena LPS lebih mempriotaskan dana pemerintah, bukan dana nasabah saat kemungkinan terburuk terjadi,” ucap Heri.(FHD)
DAPAT
 Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)){kind=link}