KNews.id- Prediksi ekonom senior Indonesia Rizal Ramli terkait adanya kejutan terhadap kondisi perekonomian RI sebelum lebaran tampaknya bukan isapan jempol belaka. Hal ini ditandai dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan yang dirumahkan serta perekonomian yang semakin tidak stabil.
Apa yang ia ungkapkan tentunya bukan tanpa sebab, karena setidaknya menurut Rizal, ada lima hal penting di sektor ekonomi yang saat ini tengah memiliki masalah besar. Lima hal tersebut yakni, pertama indikator makro ekonomi yang merosot. Kedua, daya beli yang menurun. Lalu ketiga, pemerintah gagal membayar Jiwasraya. Keempat, ekonomi digital mengalami koreksi valuasi dan yang terakhir gagal panen para petani.
Nah kelima gelembung ini akan terjadi bersama. Kalau masih satu-satu terjadi bisa di atasi. Kalau semua terjadi bersamaan, bisa terjadi sesuatu besar di Indonesia sebelum Lebaran. Bisa terjadi perubahan politik di Indonesia, bukan karena ada oposisi yang hebat, tapi karena krisis itu sendiri menciptakan suatu perubahan.
“Ini kan sudah terjadi pelan-pelan, the beginning. Sebetulnya sudah 2 tahun lalu kami ingatin, bahwa Rizal Ramli ngomong begini, solusinya begini. Tapi pemerintah terlalu jumawa, padahal nggak ngerti-ngerti amat. Akhirnya masalah itu semakin besar, gelembungnya semakin besar,” ungkap Rizal, beberapa waktu lalu di Surabaya Town Square.
Mantan Menko Ekuin era Presiden Gusdur ini mencontohkan pada era kepemimpinan Soeharto. Dimana menurutnya, setiap kritikan dan analisa yang ia sampaikan tanpa sadar telah dikumpulkan oleh intel pemerintah untuk disampaikan kepada sekretaris negara, dan akhirnya dijadikan secon opinion, sebagai solusi dalam memecahkan masalah, baik ekonomi, politik dan sejumlah masalah lainnya.
Meski memang, paling banyak menurutnya adalah prediksi mengenai kondisi perkonomian RI.
“Bukan karena Rizal Ramli punya indra ke-6. Karena kita sudah terbiasa memonitor semua masalah dengan angka. Kita bikin prediksi, simulasi, sehingga ramalan itu kebanyakan terjadi semua. seperti contoh Soeharto dulu,” tambah Rizal.
Adapun menurutnya, kelima hal penting di sektor ekonomi yang menyebabkan krisis, pada indikator makro ekonomi, menurutnya angka saat ini turun dan merosot bahkan lebih buruk keadaannya ketimbang di era 10-15 tahun yang lalu.
“Dari defisit perdagangan, transaksi berjalan, balance anggaran, tax ratio dan lainnya. Kalau semua indikator makro merosot, harusnya rupiah melemah. Tapi tidak terjadi karena doping. Doping ini pemerintah pinjam uang besar dari luar negeri dengan bunga lebih mahal, agar rupiah menguat sedikit,” tegas mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB itu.
Terkait doping, Rizal juga mengaku bahwa sejak awal memang berjalan baik. Tapi ketika suatu ekonomi terus didoping dengan pinjaman, maka yang terjadi ekonomi akan kacau dan kelagapan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi krisis ekonomi yakni turunnya daya beli masyarakat. Rizal sering mendapat keluhan dari pedagang di Jakarta bahwa penjualan merosot pada tahun 2019.
“Banyak tanya, apakah turun karena online? Saya katakan tidak. Karena ekonomi perdagangan online volume bisnisnya hanya delapan persen dari total perdagangan. Sisanya 92 persen perdagangan biasa, jadi tidak benar,” lanjutnya.
Ia pun mengatakan, penjualan merosot karena pertumbuhan kredit di Indonesia hanya menyentuh angka 6,02%. Padahal, bila pertumbuham ekonomi mencapai angka normal di 6,5%, kredit akan tumbuh sekitar 15-18%.
“Tidak salah, daya beli turun, penjualan merosot. Pertumbuhan kredit hanya 1/3 dari angka normal, makanya penjualan susah banget, peredaran uang juga terbatas, karena tersedot untuk membayar hutang. Mengapa setiap Menkeu menerbitkan surat utang negara (SUN), 1/3 dana di bank itu tersedot dipakai untuk beli SUN karena dijamin 100 persen. Kemudian bunganya lebih mahal dia persen dari deposito. Itulah mengapa di bawah uang seret sekali. Tahun ini prediksi saya pertumbuhan kredit 4 persen, akan lebih merosot lagi,” lanjutnya.
Sementara itu, indikator ketiga krisis ekonomi di Indonesia, menurut Rizal yakni kasus gagal bayar Jiwasraya oleh pemerintah. “Ini hanya sebagian total Rp 33 triliun, tapi perkiraan saya ada reksadana yang nggak mampu bayar, dana pensiun dan lainnya, total Rp 150 triliun. Jadi ekonomi kita ibarat petinju itu udah goyang kebanyakan utang, dengan gagal bayar ini ya jadinya krisis,” sambung Rizal.
Sementara yang ke-4, Rizal melihat ekonomi digital akan mengalami koreksi valuasi. Dan yang terakhir, banyak petani di Indonesia gagal panen yang akan memperparah kondisi ekonomi.
“Karena harusnya mereka menanam padi pada September tahun lalu, tapi kekeringan luar biasa, akhirnya baru bisa tanam bulan Januari ini. Akhirnya panennya molor Mei-Juni,” tandasnya.
Kemudian yang kelima adalah masalah pertanian.
“Di gudang, Bulog punya cadangan beras impor 1,7 juta ton. Jadi kasihan petani kita pas panen, yang beli nggak ada. Di desa itu sederhana, ada panen, ada uang, nah kalau nggak ada panen ya nggak ada uang, susah benar,” pungkasnya.
Data BPS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melemah
Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen.
Daya Beli Menurun
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, daya beli masyarakat cenderung terus melemah. Kondisi itu terjadi dalam dua tahun terakhir ini.
“Kecenderungan melemah itu terlihat dari pola konsumsi masyarakat. Misal pola konsumsi makanan, minuman, serta kendaraan bermotor yang menunjukkan pertumbuhan tapi tidak banyak,” jelas Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani.
Adapun penurunan inflasi inti Desember 2019, dari 3,07 persen year on year (yoy) pada tahun lalu menjadi 3,02 persen yoy, memang dipengaruhi rendahnya daya beli konsumen.
“Penurunan inflasi seiring dengan penurunan daya beli,” kata Hariyadi.
Skandal Asuransi Jiwasraya (Persero)
Sampai saat ini diketahui, mega skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih belum menemukan penyelesaian. Dimana sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 16,81 triliun.
“Terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun, dan kerugian negara akibat investasi dari reksadana sebesar Rp 12,16 triliun,” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat konferensi pers di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan.
Ekonomi Digital
Sebelumnya dikabarkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan aduan terkait ekonomi digital merupakan yang terbanyak dalam tiga tahun terakhir. Adapun pengaduan yang terkait ekonomi digital berkisar 16% hingga 20% dari total komoditas pengaduan yang diterima YLKI. Hal itu disebabkan kurangnya literasi dan perlindungan dari pemerintah.
“Pengaduan itu berupa transaksi produk e-commerce dan pinjaman online,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers.
Ia menjelaskan, bahwa literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah merupakan salah satu pendorong banyaknya laporan konsumen. Masyarakat Indonesia dinilai belum mampu memberikan prinsip kehati-hatian dalam Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Regulasi yang ada tak mampu mengcover dan melindungi dalam permasalahan transaksi belanja elektronik,” terang Tulus.
Padahal Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di Asia. Selain itu Presiden Joko Widodo juga menargetkan ekonomi digital akan berkontribusi pada PDB mencapai Rp 730 triliun pada tahun 2025.
Gagal Panen
Sejumlah gagal panen yang dialami petani diberbagai daerah terjadi pada awal bulan ini. LIhat saja di enam kelompok tani (poktan) di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sawah seluas 33,75 hektare yang mengalami gagal panen.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, usaha tani merupakan kegiatan yang tergantung fenomena alam, sehingga diperlukan tindakan yang cermat dalam menghadapinya.
“Saat musim kemarau, petani harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kekeringan. Begitu juga saat musim penghujan, banjir bisa mengancam. Fenomena alam ini dapat dihadapi jika prasarana dan sarana siap serta sesuai,” katanya, Jakarta.
Selain itu, Puluhan hektar sawah di Jorong Lubuk Hijau, Nagari Langung, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, terancam gagal panen usai dihantam banjir luapan sungai Batang Asik. Petani setempat harus menelan kerugian hingga ratusan juta akibat tanaman padi berusia tua itu hanyut terbawa derasnya arus air. Ketinggian air rata-rata mencapai satu meter, bahkan lebih.
Lima poin yang disampaikan oleh Rizal Ramli, sepertinya tak ada satupun yang meleset. Meski demikian, ia masih kerap dihantam oleh ribuan buzzer yang mengkritknya di sosial media.
Rizal Sebut Pendemi Corona Bikin Ekonomi Makin Hancur
Rizal menyebutkan, bahwa penyebaran corona berdampak pada banyak sektor, diantaranya adalah kurangnya produsi yang berdampak pada pekerja. Selain itu daya beli masyarakat menurun dikarenakan masyarakat terpaksa berada di dalam rumah sebagai cara memutus mara rantai penyebaran Covid-19.
Ia pun memberikan saran kepada pemerintah melalui akun Twitternya, agar pemerintah fokus kepada kasus corona daripada sibuk soal pemindahan ibu kota dan infrastruktur. Ia dengan tegas meminta agar dana yang akan digunakan untuk dua proyek itu dialokasikan untuk masyarakat Indonesia yang saat ini dalam kondisi kesusahan.
Selain itu, Rizal juga mendesak agar pemerintah menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL). Ia mengatakan, bahwa pemerintah dapat merealokasi anggaran sebesar Rp 430 triliun dari pos infrastruktur dan pembangunan ibukota baru. Selain itu juga ada dana SAL dan SILPA senilai Rp 270 triliun untuk membantu pekerja harian dan rakyat miskin.
“Hentikan dulu semua proyek infrastrukur termasuk proyek mercusuar ibukota baru. Mas Jokowi jangan gengsi, nyawa manusia lebih penting dari proyek. Gunakan uangnya untuk pekerja harian dan rakyat,” saran Rizal, melalui akun Twitternya.
Sementara itu, terkait adanya gelombang PHK ,Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Jawa Barat memastikan bahwa Ramayana merupakan perusahaan pertama yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di wiyalah tersebut.
“Benar (kondisi finansial Ramayana Depok) kurang begitu bagus. Selama ini hanya bertahan dari subsidi pusat, ditambah situasi saat ini, kemudian diminta tutup, ya sudah, jadi di situ,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto Jorghi.
Adapun keputusan tersebut jelasnya, diambil dari instruksi manajemen pusat, dan sejauh ini ia mencatat ada 159 pegawai di Ramayana Depok yang terdampak PHK.(Fahad Hasan&Ade)
