spot_img
Senin, Mei 20, 2024
spot_img

Ditemukan Indikasi Kecurangan di PT Asabri!

KNews.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kecurangan (fraud) dalam pengelolaan PT Asabri (Persero). Ketua BPK, Agus Firman Sampurna, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses investigasi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi sosial pembayaran pensiun khusus TNI dan Polri tersebut.

“Kami ingin sampaikan, kami sudah dapatkan 60 persen data-data yang terkait dengan ha-hal yang kami identifikasi sebagai fraud di Jiwasraya dan sebagian di Asabri,” ujar Agus dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (3/2).

- Advertisement -

Meskipun demikian, dirinya belum bisa mengungkapkan lebih rinci mengenai indikasi fraud tersebut. Sebab, di dalam kode etik anggota BPK, selama proses investigasi berlangsung anggota BPK tidak bisa memberikan keterangan detail kepada publik.

Di dalam proses investigasi tersebut, beberapa kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), juga turut diperiksa.

- Advertisement -

“Tapi, pemeriksaan investigasinya cukup panjang karena yang terkait juga cukup banyak. Di situ terkait juga dengan entitas, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, OJK, BEI, KSEI, dan sebagainya yang kita lakukan pemeriksaannya,” ujar Agus.

Nantinya, kata Agus, hasil dari proses pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Setelah itu bakal ditentukan apakah akan dilakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian kasus fraud yang terjadi di Asabri.

- Advertisement -

Pihaknya pun mengaku belum bisa melakukan penghitungan kerugian negara terkait kasus Asabri. Sebab, BPK baru bisa melakukan penghitungan kerugian setelah proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung rampung dan diminta untuk melakukan penghitungan oleh aparat penegak hukum.

“Proses penegakan hukum Asabri wewenang penegak hukum, kami mengukur kerugian negara kalau sudah dikatakan penegak hukum ada kasus hukum. Penghitungan Kerugian Negara (PKN) tidak bisa dilakukan sebelum ada kasus hukumnya. Tanpa itu, kita tidak dapat melakukan PKN,” ujar dia.(Fahad Hasan&DBS)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini