KNews.id- Kapal Induk AS, USS Theodore Roosevelt akan kembali berlayar pada pekan depan atau mulai bersiap akhir pekan ini, setelah hampir dua bulan absen. Sebelumnya sejumlah kapal perang AS terpaksa harus menepi ke pelabuhan karena lebih dari 1.000 awaknya dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Hal itu dikatakan para pejabat Angkatan Laut AS pada hari Selasa kemarin (19/5) seperti dilansir Foxnews.com.
Sejak kapal-kapal perang AS menepi di pelabuhan karena corona, China tampaknya telah mengambil kesempatan itu dengan meningkatkan pelecehan terhadap militer AS dan sekutu regionalnya di tengah pandemi global tersebut. Kapal induk bertenaga nuklir ini ditambatkan di Pulau Guam, Samudara Paisifik, namun selama berada di Guam, justru militer Tiongkok memperlihatkan perilaku berisiko, menurut seorang pejabat senior Pentagon.
Sejak pertengahan Maret lalu, bersamaan dengan waktu kapal induk AS ditarik ke Guam, jet tempur China telah melecehkan pesawat pengintai AS setidaknya sembilan kali di Laut China Selatan, menurut Wakil Asisten Sekretaris Pertahanan Reed B.Werner untuk Asia Tenggara dalam sebuah wawancara dengan Fox News.
Perilaku provokatif China tidak terbatas di udara, tapi kapal perusak berpeluru kendali yang berpusat di Jepang, yakni USS Mustin bulan lalu juga mengalami pelecehan di dekat sebuah rombongan Kapal Induk China yang tengah berpatroli di Laut China Selatan.
Sebuah kapal pengawal China bermanuver dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional di sekitar kapal perang AS. Werner mengatakan, pihaknya menilai aksi China tersebut sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Pemerintah AS telah mengajukan pengaduan resmi atas aksi yang tidak aman melalui saluran pribadi. Namun Werner mengatakan, pihak terus melihat perilaku destabilisasi China di Laut China Selatan selama pandemi virus corona.
“Saat negara-negara lain fokus membenahi kondisi dalam negeri, China justru fokus ke luar,”tuturnya.
Pekan lalu, Angkatan Laut AS mengirim kapal perang litoral Gabrielle Giffords di dekat anjungan minyak dan gas di Malaysia setelah dilecehkan oleh kapal riset milik pemerintah China dan kapal perang lainnya.
China telah berdiskusi dengan anggota Asean mengenai kode etik yang mencakup sebagian besar di Laut China Selatan. Namun Werner mengatakan, Pentagon tetap skeptis mengenai kesungguhan China dalam perundingan tersebut.
“Mereka (China) terus mengintimidasi dan menggertak orang lain,” katanya. Ia mengatakan Beijing telah melanggarkan janji Presiden China Xi Jinping di Gedung Putih pada 2015 untuk tidak melakukan militerisasi di Pulau-Pulau buatan manusia di Luat China Selatan.
Werner juga mengatakan armada kapal penangkap ikan China menuju semakin jauh ke arah selatan dalam lima tahun terakhir dari rantai pulau Paracel yang disengketakan di Laut China SElatan hingga Kepulauan Natuna dekat Malaysia dan Indonesia. Werner menuduh Beijing melakukan perilaku pemaksaan, destabilisasi dan ekstraktif komersial di Asia Tenggara.
Sejak Theodore Roosevelt tiba di Guam, Angkatan Laut AS telah mengirim lebih banyak kapal perang ke Laut Cina Selatan di dekat pulau-pulau yang diperebutkan China dan Angkatan Udara telah menerbangkan pesawat pembom B-1. Kapal serbu amfibi Amerika baru-baru ini bergabung dengan kapal penjelajah berpeluru kendali Bunker Hill serta kapal fregat Australia untuk operasi di Laut Cina Selatan.
Saat ditanya apakah Pentagon akan mendukung rencana anggota parlemen dari Partai Republik, Mac Thornberry untuk meluncurkan dana kontra-China baru senilai US$ 6 miliar per tahun, mirip dengan European Deterrence Initiative yang didirikan pada 2014 untuk melawan Rusia, Werner mengatakan, saat ini, kami mendiskusikan masalah ini di dalam departemen.
Dalam sebuah laporan baru-baru ini di The Times, para pejabat pertahanan AS dikutip secara anonim mengatakan pasukan Amerika akan “kewalahan” menghadpai China dalam pertempuran laut dan tidak dapat menghentikan invasi ke Taiwan.
“Setiap simulasi yang telah dilakukan melihat ancaman dari China pada tahun 2030 semuanya berakhir dengan kekalahan A.S.,” ujar Bonnie Glaser dari Pusat Pemikir Strategis dan Studi Internasional (CSIS) Washington mengatakan kepada The Times. (FHD&FoxNews)
