KNews.id – Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Selain itu, Prabowo juga meminta waktu 4-5 tahun untuk mencapai Indonesia swasembada pangan. Sesumbar itu ia sampaikan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.
“Beri kami waktu 3 tahun, 4 tahun kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita, kita akan buktikan kita membawa kebaikan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo yang juga Menteri Pertahanan ini.
Sesumbar yang Prabowo sampaikan ini mengingatkan akan segudang janjinya bersama pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, saat-saat kampanye Pilpres 2024. Prabowo mengungkapkan terdapat 10 kebijakan yang akan dijalankannya jika menjadi Presiden Indonesia kelak. Kebijakan itu tercantum dalam program “10 Kebijakan Indonesia Emas”. Salah satunya tentang ketahanan dan swasembada di negeri sendiri.
“Yang dimaksud ketahanan adalah swasembada. Kita harus produksi makan kita sendiri, kita tidak boleh tergantung bangsa lain untuk masalah makan kita,” ucap Prabowo di Konsolidasi Zona III Partai Bulan Bintang di Padang, 9 September 2023, seperti dikutip dari kanal YouTube GerindraTV.
Menurut Prabowo, tidak ada negara yang besar dan kuat jika untuk makan saja masih bergantung dari negara lain. Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra itu menyebutkan Indonesia harus mencapai swasembada pangan, BBM energi, dan air.
Berikut kilas balik sederet janji Prabowo-Gibran kala kampanye untuk memikat calon pemilih.
1. Makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah
Janji Prabowo yang paling menonjol adalah program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak sekolah. Saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2024, Prabowo kembali menegaskan tentang program unggulan pasangan calon nomor urut 02 itu. Kala itu program ini banyak dicibir. Kata Prabowo, orang yang tidak setuju dengan programnya itu tidak sehat pikiran dan tidak cinta negara.
“Bagi saya, mereka yang mengatakan bahwa memberikan makan siang kepada anak-anak kita tidak penting, bukanlah orang yang sehat pikiran dan tidak mencintai negara ini. Saya tidak ragu, Prabowo-Gibran tidak ragu, kami akan memberikan makan siang untuk anak-anak Indonesia,” kata Prabowo.
2. Bangun 300 fakultas kedokteran dan beasiswa 10 ribu pelajar
Dalam debat Capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024, Prabowo berjanji akan membangun 300 fakultas kedokteran baru. “Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia,” katanya
Prabowo juga berjanji akan mengirimkan 20 ribu anak lulusan SMA untuk belajar kedokteran di luar negeri. “Kita juga akan mengirim 10 ribu anak pintar, dari lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10 ribu lagi untuk belajar sains teknologi dan engineering, matematika, kimia, biologi dan fisika. Itu kita rebut teknologi kita rebut sains,” kata dia.
3. Pemberdayaan penyandang disabilitas
Pasangan Prabowo-Gibran turut memasukan program bagi penyandang disabilitas dalam 8 misi Asta Cita yang mereka usung. Prabowo dalam debat capres di Jakarta Convention Center, Senayan, Ahad malam, 4 Februari 2024 mengatakan pemerintah harus lebih berpihak kepada penyandang disabilitas dan merekrut mereka dalam pemerintahan dan komunitas pertahanan.
“Kita harus lebih berpihak kepada mereka dan berkomitmen merekrut mereka ini di dalam pemerintahan dan juga komunitas pertahanan,” kata Prabowo.
4. Kelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat
Prabowo berjanji akan melakukan pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan dalam Kampanye Akbar Partai Demokrat di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 1 Februari 2024, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kata dia, sudah seharusnya dikelola agar bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
“Manakala kami menerima mandat dari rakyat, tugas kami adalah menjaga kekayaan itu. Bukan hanya menjaga, tetapi dikelola supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
5. Pertumbuhan ekonomi tembus 8 persen
Prabowo juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 8 persen. Janji ini ia sampaikan dalam Trimegah Political and Economic Outlook 2024, pada Rabu, 31 Januari 2024. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan fondasi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi maupun presiden sebelumnya. Fondasi itu, kata dia, menjadi pijakan bangun perekonomian Indonesia ke depan.
“Saya optimistis pertumbuhan kita—seandainya saya menerima mandat—saya sasar minimum 8 persen,” kata Prabowo.
6. Penuhi hak dan jaga warisan budaya Kalimantan
Prabowo berjanji akan memenuhi hak dan menjaga warisan budaya Kalimantan. Hal ini disampaikannya ketika berkunjung me Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dalam rangkaian kampanyenya pada Sabtu, 20 Januari 2024.
“Hari ini saya berkunjung ke dua provinsi sekaligus, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, saya ingin berkomitmen memenuhi hak-hak dan menjaga warisan budaya Kalimantan,” kata Menteri Pertahanan ini.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta atau ikut memberikan saran terkait susunan kabinet mendatang.
“Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden Terpilih,” kata Jokowi usai meninjau pameran kendaraan listrik di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Hak prerogatif presiden merujuk pada kewenangan khusus yang dimiliki oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Hak ini memungkinkan presiden untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu tanpa perlu persetujuan dari lembaga lain.
Tujuan pemberian hak prerogatif ini adalah untuk menjamin kelancaran dan efektivitas jalannya pemerintahan. Dengan adanya kewenangan khusus tersebut, presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu secara cepat dan tepat, terutama dalam situasi-situasi mendesak.
Contoh Hak Prerogatif Presiden
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjabarkan beberapa contoh hak prerogatif presiden, di antaranya:
– Memutuskan keadaan perang dan damai: Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (2) UUD 1945).
– Menetapkan keadaan bahaya: Dalam kondisi tertentu yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, presiden bisa menetapkan keadaan bahaya (Pasal 12 ayat (1) UUD 1945).
– Memberikan grasi dan rehabilitasi: Presiden berhak memberikan grasi (pengampunan hukuman) dan rehabilitasi (pemulihan hak) kepada terpidana (Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945).
– Mengangkat dan memberhentikan menteri: Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dalam kabinetnya (Pasal 17 ayat (3) UUD 1945).
– Mengangkat duta besar dan konsul: Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengangkat duta besar dan konsul untuk mewakili Indonesia di negara lain (Pasal 13 ayat (3) UUD 1945).
Aturan yang Mengikat Hak Prerogatif
Meskipun bersifat istimewa, hak prerogatif presiden tidak bisa digunakan secara bebas dan mutlak. Penggunaannya tetap harus tunduk pada berbagai aturan yang berlaku, antara lain:
– UUD 1945: UUD 1945 menjadi landasan utama bagi keberadaan hak prerogatif presiden. Kewenangan khusus yang diberikan kepada presiden tetap harus sesuai dengan batasan-batasan yang tercantum dalam UUD 1945.
– Undang-Undang: Selain UUD 1945, terdapat undang-undang lain yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan hak prerogatif presiden. Misalnya, dalam hal pemberian grasi, presiden harus mengacu pada Undang-Undang Grasi.
– Konvensi: Konvensi merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis secara formal, konvensi juga mempengaruhi penggunaan hak prerogatif presiden.
– Kebiasaan: Kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan diterima secara umum dalam ketatanegaraan juga dapat menjadi pedoman bagi penggunaan hak prerogatif presiden.
Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Dalam menjalankan hak prerogatifnya, presiden harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan negara. Penggunaan hak prerogatif juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Presiden berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan hak prerogatifnya kepada rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hak prerogatif presiden merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Meskipun istimewa, hak ini tetap terikat oleh berbagai aturan dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan DPR.
