Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik
Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa.
KNews.id – Hak angket yang dimiliki oleh DPR RI. Tentang pertanggung jawaban Pemilu 2024 adalah domain Jusuf Kalla/ JK. karena kedekatan JK dengan Ketum PDIP. Karena PDIP. adalah partai pemilik kursi terbanyak di DPR RI.
Lalu, selainnya JK. tentu saja Surya Paloh Ketua Partai Nasdem dan Muhaimin selaku Ketum Partai PKB.
Lalu Kenapa PKS tidak terlalu diharapkan ? Karena hubungan PKS. yang berciri “politik identitas” dengan PDIP. partai “wong cilik” tidak menggembirakan, hubungan mereka tidak harmonis, sehingga kurang menjanjikan jika PKS diajak serta oleh JK. melobi Megawati.
Hubungan tidak harmonis antara PKS. dan PDIP. dapat dilihat dari beberapa kali jalannya proses persidangan para anggota legislatif, maka publik dapat menyaksikan pemimpin sidang Puan Maharani, senioren partai di DPP. PDIP. Selaku Ketua DPR. RI tidak respek kepada anggota PKS.
Sedangkan kepribadian JK. Tanpa didampingi oleh SP. mau pun Gus Imin. Tentu JK punya kemampuan melobi Megawati Soekarno Putri. Selain diantara keduanya tidak memiliki masalah dari dulu sejak 1998 sampai dengan tahun Pilpres 2024.
Maka, JK. Sudah memiliki kualitas dan kapasitas sebagai seorang tokoh bangsa, selain JK. Eks Wakil Presiden Jokowi/ Jkw era 2014-2019. Karena JK. Mendapat restu Megawati, selaku pengusung Jkw. Untuk JK sebagai Bacapres dan Publik pahami JK yang pernah menjabat Ketum Golkar, realitas masih memiliki value dan magis politik yang cukup siginifikan di tubuh Partai Golkar saat ini.
Maka, cukup SP. Dan Gus Imin dan Ahmad Syaikhu, mempercayakan JK. Sebagai delegasi hajat nasional Bangsa ini, menuju bergulirnya hak angket di DPR RI saat ini akibat penyelenggaraan pemilu pilpres 2024 yang memang kacau balau.
Namun, resiko representatif politik dari ketiga partai demi realisasi bergulirnya hak angket ini, amat tergantung hasil dari pertemuan JK. dengan sosok Megawati.
Saat menghadap Megawati, tentunya JK. Sudah menjabarkan poin-poin konsesi atau komitmen bargaining politik dari ketiga partai dimaksud tentang keberlangsungan hak angket, termasuk “kesudahannya”, yaitu tentang hal penting terkait bargaining position tentang penegakan hukum;terhadap para terpapar hukum kelak, jika hak angket berhasil mencapai titik target prioritas, yakni Jokowi dilengserkan, peserta kontestan pilpres 02 oleh sebab hukum dan politik (dampak politik hukum) digugurkan kepesertaannya.
Namun, sejak awal konkursus politik yang nice ini, antara Mega – JK. Sebagai representatif politik dari 4 Partai (4 Ketum Partai), otomatis tidak bakal tercapai, sesuai harapan, ketika JK selaku mediator politik dan Megawati sang amat berperan, namun terjadi political deadlock atau kebuntuan politik antara keduanya.
Andai pun, terlaksana hak legislatif, dengan bergulirnya hak angket. Maka harapan hak angket dengan misi target khusus bak angan-angan, jika pun berjalan sekedar keberisikan dalam ruang sidang di Senayan, lalu menjelma hingar bingar diberbagai berita media sosial. Namun sejatinya bagi para politikus, walau nir hasil, tapi tetap saja menguntungkan semua pihak pro-kontra. Karena stressing politik ini melalui Hak Angket terhadap inti agenda, justru menjadi ajang serta mengahasilkan buah kompromi politik lainnya, karena persidangan yang antusias didukung mayoritas bangsa ini, justru amat penting bagi licinnya jalan menuju perolehan remah-remah politik alias potongan kueh pembangunan. Lalu lagi-lagi hanya akan nampak ditengah publik, fenomena klasik, hanya sebatas menggerutu, berkata kasar, menyumpah-nyumpah atau berserah diri.
Namun perlu catatan khusus hal urgensi politik mulia yang dicita-citakan publik nalar sehat yang “subtansial,” serta sudah mengantungi tatanan baru perubahan ? Yakin
complete success,walau terpaksa atau dipaksakan, ketika hadir shock therapy politics berpayung besar hukum (darurat) turun rame2 mengalir deras, bergulung bak tsunami muncul secara riil. Jika faktanya gagal pun sumbangsih JK. untuk realisasikan perubahan yang lebih baik, bangsa ini tetap mesti memberikan apresiasi dengan ucapan terima kasih, kepada JK. karena nyata sudah berbuat secara fisik, materil, dan sosok ketokohannya, sampai dengan statemen poltik berisi peringatan yang tidak cerminkan cooling system.
_Kata JK.bak mengancam Penguasa,” Akan terjadi pengadilan jalanan, jika kecurangan pemilu tidak dilakukan sesuai konstitusi”.
Namun apakah lagi-lagi nasihat dari Sang Tokoh JK. yang butuh gayung bersambut antusias dan keberanian yang konkret plus dari yang mengaku-ngaku kelompok pro perubahan aka serius atau lagi-lagi ?
(Zs/NRS)
