KNews.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai biaya program makan siang gratis di sekolah sangat rawan terkena korupsi. Program tersebut diperkirakan butuh biaya sekitar Rp 450 triliun per tahun jika dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia.
Menurut JPPI, pembiayaan sektor pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi ladang subur bagi koruptor. “Kita harus menyadari, hingga kini sektor pendidikan masih masuk kategori lima sektor terkorup di Indonesia,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.
Maka dari itu, kata Ubaid, program ratusan triliun yang bakal mengalir ke sekolah-sekolah berpotensi menimbulkan problem baru. “Maka biaya makan siang yang jumlahnya sangat fantastis ini bisa menjadi angin segar bagi para oknum di sektor pendidikan untuk melancarkan aksinya,” ucap Ubaid.
Program makan siang gratis di sekolah adalah janji pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika memenangkan Pilpres 2024. Saat ini, pemerintah sudah mulai membicarakan rencana pelaksanaan program tersebut meski, keduanya belum secara resmi dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Ubaid, program tersebut harus benar-benar disiapkan dengan matang agar terhindar dari korupsi yang masif. Khususnya, kata dia, program itu harus dipastikan bisa berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dia menyatakan masih belum melihat kejelasan tersebut hingga saat ini.
Apabila makan siang gratis hanya sekedar diberikan saja, Ubaid menyampaikan bahwa banyak guru dan kepala sekolah yang bisa terjerat kasus korupsi. Dia memberi contoh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hingga kini masih bermasalah.
“Apalagi ditambah lagi dengan dana makan siang. Jika terlalu gegabah hanya karena pencitraan, maka akan banyak kepala sekolah dan guru yang masuk penjara,” ujar Ubaid.
Sebelumnya, ekonom Yusuf Wibisono menjelaskan program makan siang dan minum susu gratis pada tahun pertama diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 100-120 triliun. Dia memprediksi beban yang akan ditanggung APBN 2025 antara Rp 50-72 triliun.
“Anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini akan setara dengan anggaran IKN sepanjang 2022 hingga 2024,” ucapnya.
Anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini, kata Yusuf, berpotensi setara dengan 2-3 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025.
