KNews.id- Bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedunya?. Banyak pendapat tergantung dari mana Anda menilainya. Tapi bagi Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, pemerintahan era Jokowi patut diwaspadai karena cenderung membungkam lawan politiknya.
Secara blak-blakan, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun kembali mengungkit revisi undang-undang KPK yang sempat menuai pro kontra.
Menurut Refly Harun, banyak kritik masyarakat yang justru dibungkam melalui banyak hal. Bahkan, ia menyebut banyak pengkritik yang diserang balik oleh pemerintah. Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Minggu (10/5).
“Yang menjadi persoalan itu adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang gelap,” ucap Refly.
Refly mengatakan, para pengkritik kini bahkan terancam akan dikriminalisasi jika terus nekat meyampaikan kritikan.
“Ini biasanya tidak hanya kebijakannya itu buruk, tapi siapa yang mengiritik kebijakan tersebut malah akan dihantam balik,” terang Refly.
“Bahkan bisa dikriminalisasi.”
Terkait hal itu, Refly lantas kembali mengungkit revisi undang-undang KPK, 2019 lalu. Menurut dia, tak ada satupun pakar setuju dengan kebijakan yang disebutnya buruk itu.
“Saya contohkan kebijakan yang buruk itu misalnya kebijakan revisi undang-undang KPK,” ujar Refly.
“Tidak ada pakar hukum yang mengatakan revisi undang-undang KPK itu tidak memerlemah KPK dan pemberantasan korupsi.”
Lebih lanjut, Refly membeberkan sejumlah risiko yang menghadang para aktivis saat menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Secara blak-blakan, ia menyebut banyak aktivis yang kini beralih menjadi bagian dari pemerintahan.
“Tapi kita tahu semakin kita menyerang maka semakin kita akan diserang,” ucap Refly.
“Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan menurut saya adalah aktivis-aktivis society, aktivis-aktivis pro demokrasi dan anti-korupsi yang dulu sangat keras meneriakkan perjuangan anti-korupsi.”
“Justru menjadi bagian dari mereka yang justru ingin membungkam pengkritik,” sambungnya.
Lantas, Refly mengungkap persoalan besar yang melanda demokrasi di Indonesia. Ia menilai, banyak penguasa di negeri ini yang justru melawan akal sehat rakyat saat mengkritik pemerintah.
“Coba bayangkan, saya pernag nge-Tweet ‘Kekuasaan kadang-kadang membunuh rasionalitas orang, membunuh akal sehat seseorang. Justru akal sehat yang dia bunuh adalah yang dia perjuangkan ketika dia tidak berkuasa’.”“Nah ini yang menjadi persoalan yang menurut saya luar biasa di dalam demokrasi di Indonesia.”. (FHD&GLR) /
