KNews.id- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai, peretasan akun media sosial sejumlah aktivis antikorupsi hingga penyidik senior KPK Novel Baswedan dapat dikualifikasi sebagai kejahatan yang menyerang nilai-nilai demokrasi.
“Peretasan itu harus dikualifikasi sebagai kejahatan yang menyerang nilai-nilai demokrasi maupun hak atas ekspresi yang dilindungi konstitusi serta secara sengaja dapat menumbuh-kembangkan sikap intoleran,” ujar pria yang karib disapa BW dalam keterangan tertulisnya, Ahad (23/5).
Menurut BW, negara harus bertanggungjawab untuk menghentikan tindakan peretasan itu. Pasalnya, menurut BW, pemerintahlah yang memiliki kekuasaan untuk menangani kejahatan tersebut.
“Tidak pilihan lain, pada 23 Tahun Reformasi ini, Negara, pemerintahan dan penguasa harus makin bertanggungjawab untuk mengendalikan dan menghentikan seluruh tindak peretasan itu karena merekalah yang mempunyai kebijakan, infrastruktur dan pengetahuan untuk menangani kejahatan itu,” tukas BW.
Apabila peretasan ini dibiarkan terjadi, menurut BW, ada kepentingan kekuasaan di balik kejahatan tersebut. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus turun tangan memberantas peretasan.
“Bila peretasan ini dibiarkan terjadi sangat massif maka sinyalemen bahwa ada kepentingan kekuasaan yang ‘bermain’ di balik semua peretasan ini menjadi justified dan tak terbantahkan,” tukas BW.
“23 Tahun Reformasi menjadi percuma dan tak berguna, jika pihak yang antikorupsi dan Insan KPK yang notabene anak kandung reformasi, menjadi ‘tumbal’ dari kuasa gelap kekuasaan yang berkolusi dengan para koruptor & jaringan oligarkinya,” imbuh BW.
BW memberi contoh negara lain seperti China. Dia mengatakan, peretasan media sosial menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah China untuk membungkam kritik yang dilontarkan.
“Di negara yang otoritarian, misalnya, sebut saja China, penguasanya telah secara signifikan meningkatkan kontrol atas dunia maya pada seluruh diskursus warganya secara canggih. Itu sebabnya, di China, kritik ditabukan dan dikendalikan dengan berbagai cara termasuk melalui peretasan atau kontrol ketat pada media sosial warganya,” kata BW.
Lebih lanjut, BW mengatakan, saat ini peretasan menjadi tren yang sangat buruk dan kian mengkawatirkan. Peretasan akun media sosial, menurutnya, memang semakin kerap terjadi, khususnya pada orang yang bicara antikorupsi dan penghancuran KPK di era ini.
“Padahal, pihak yg pro utk Save KPK dan Aktifis Anti Korupsi membeberkan fakta yang sesungguhnya, mengemukakan pernyataan yang didasarkan atas kejujuran dan mengajukan argumen atau pendapat yang berpijak pada nilai profesionalisme yang diyakininya,” ujar BW.
“Pada contoh isu Pandemik Covid-19, Pandu Riono (Agustus 2020), akun resmi media sosialnya, @drpriono diretas, diambilalih. Pandu membagikan status yang tidak biasa. Pada postingan itu, ada foto dan tulisan pernyataan yang tidak lazim ditulis juru wabah di akun media sosialnya,” lanjutnya.
Karena itu, BW pun tak heran jika aktivis antikorupsi hingga Novel Baswedan juga menjadi sasaran. Sebab, mereka yang vokal memang menjadi target peretasan.
“Itu sebabnya tidak mengherankan bila aktivis anti korupsi (BM, BW, Febri dll); atau insan dan pegawai KPK (Novel, Sudjanarko dan lainnya) yang tengah memperjuangkan hak-haknya yang diduga tengah di korupsi menjadi target dan sasaran peretasan,” tandas BW. (Ade/bcra)
, Bambang Widjojanto, menilai, peretasan akun media sosial sejumlah aktivis antikorupsi){kind=link}