Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Pemilihan Presiden ( Pilpres ) adalah sebuah seruan dan pilihan ketika warga negara ( rakyat ) untuk memilih, memutuskan dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Esensi Pilpres adalah kuasa rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara.
Pilpres bukan sekadar hitung-hitungan elektoral sehingga seolah-olah penguasa terlibat langsung dalam penghitungan suara Pilpres dengan segala cara boleh mengesahkan kemenangan nya tanpa pedulikan rambu rambu konstitusi dan etika berdemokrasi.
Untuk menghindari adanya rekayasa kecurangan maka ada dua yang utama dari sejumlah syarat tersebut ialah birokrasi pemerintahan yang netral dan penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas.
Sayangnya, pada Pemilu 2024 dua syarat diatas diterabas, di tabrak, dilindas dengan rekayasa politik pragmatis asal menang.
Rekayasa kecurangan dengan segala cara sudah terlihat pada tahap sebelum, saat pemungutan suara, bahkan paska pemungutan suara dengan telanjang carut marut proses dengan berbagai peristiwa dan ternyata angka kemenangan salah Paslon sudah di tentukan angka kemenangannya
Dipertontonkan betapa mudahnya penyelenggara negara menerabas netralitas. Birokrasi pemerintah secara semena-mena dilibatkan, bahkan secara terang-terangan, dalam proses pemenangan Paslon penguasa.
Presiden Joko Widodo, tampak jelas dengan kekuasaan dan kuasanya berperan sebagai Tim Sukses kemenangan putranya yang maju sebagai Cawapres.
Sepanjang proses Pilpres kali ini tak henti-hentinya tanpa rasa malu Jokowi menerabas semua rambu rambu aturan / konstitusi menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada Paslon nomor 2 – Gibran sebagai Cawapresnya.
Tidak peduli dengan etika demokrasi dengan manuver cawe – cawe nya. Terciptalah gerakan-gerakan senyap dan terang terangan yang diinisiasi pucuk penguasa dan dieksekusi dengan masif oleh aparat-aparat di bawahnya.
Jokowi seperti tidak sadar dan menyadari rekayasa terpantau dengan kekuatan IT yang sudah super canggih mampu mendeteksi server Sirekap dari negara asing ( Alibaba ) sebagai penentu angka kemenangannya
Kompetensi dan integritas penyelenggara pemilu berantakan. Dan Pilpres terkesan hanya aksesoris belaka.
Modus kecurangan terbongkar tumpah ruah dari tempat pemungutan suara (TPS) dan dari Sirekap KPU yang amburadul. Masuk ke kanal-kanal pelaporan pemilu maupun ke akun media sosial masing-masing.
Demo , protes dan macam reaksi kemarahan rakyat muncul dimana mana. Menganggap Pilpres saat ini sangat binal liar bahkan kesan kuat KPU dan Bawaslu lumpuh total.
Tidak sedikit pakar dalam dan luar negeri menilai Pilpres di Indonesia kali ini bukan tidak legitimate tetapi hasilnya cacat dan ditolak oleh sebagian besar rakyat.
Setelah sukses membuka pintu lebar untuk penjajahan dan menyerahkan kedaulatan digitalnya dalam konteks Pemilu 2024, ke pihak asing ini sangat berbahaya sekaligus bisa menjadi kekuatan yang berbalik arah menerjang Jokowi.
Tampak Jokowi dan kekuatan oligarki nya akan tetap memaksakan hasil rekayasa angka kemenangannya. Mengira semuanya bisa di rendam dengan alat kekuatan yang masih dalam kendalinya.
Jokowi kali ini salah kalkulasi politiknya. _”Akan muncul parlemen jalanan menuntut paksa Jokowi harus mundur baik baik atau dengan kekuatan people power rakyat akan memaksa Jokowi mundur. Untuk menghindari keadaan lebih memburuk. (Zs/NRS)
