KNews.id – Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh dan pemerintahannya mengajukan pengunduran diri mereka kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada 26 Februari 2024.
Banyak pengamat menganggap itu sebagai langkah pertama menuju pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina yang baru untuk mengatur wilayah Palestina dan mengawasi rekonstruksi Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir nanti.
“Keputusan untuk mengundurkan diri diambil mengingat eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Yerusalem serta perang, genosida, dan kelaparan di Jalur Gaza,” kata Shtayyeh dalam pengumumannya.
“Tahap berikutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pembentukan pemerintahan baru dan pengaturan politik yang mempertimbangkan realitas baru di Gaza dan perlunya konsensus orang-orang Palestina berdasarkan persatuan Palestina dan perluasan kesatuan otoritas atas tanah Palestina.”
Presiden Abbas, yang memimpin Otoritas Palestina (PA) yang mengelola bagian-bagian tertentu Tepi Barat yang diduduki Israel, menerima pengunduran diri tersebut dan meminta pemerintahan Shtayyeh untuk tetap dalam kapasitas sementara sampai pemerintahan baru ditunjuk.
5 Fakta Tentang Pemerintahan Baru Palestina yang Akan Dibentuk
1. Faktor yang Mendorong Perombakan Pemerintah Palestina Pengunduran diri PM Shtayyeh dan pemerintahannya merupakan perombakan kabinet yang menyeluruh, kata Tahani Mustafa, seorang analis senior Palestina di International Crisis Group, kepada TIME.
Perombakan ini, menurutnya, dapat dibaca sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain agar pembentukan Otoritas Palestina yang direvitalisasi, di mana Gaza dan Tepi Barat dapat dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan setelah perang Israel-Hamas.
Husam Zomlot, duta besar Palestina untuk Inggris, mengatakan kepada wartawan bahwa pembentukan pemerintahan baru merupakan upaya untuk memulai dari awal demi kepentingan persatuan rakyat Palestina.
Dia menambahkan bahwa pembentukan pemerintahan baru tidak akan melibatkan faksi politik apa pun. “Ini bukan waktunya untuk faksi politik,” katanya. “Inilah waktunya bagi rakyat Palestina.”
Di antara mereka yang diperkirakan akan dimasukkan dalam pemerintahan baru ini adalah Mohammad Mustafa, mantan pejabat Bank Dunia dan ketua Dana Investasi Palestina, yang diperkirakan akan ditunjuk oleh Abbas sebagai PM baru Palestina.
Dikenal luas sebagai teknokrat independen, Mustafa sebelumnya menjabat sebagai menteri ekonomi dan wakil perdana menteri, dan pada saat itu ia terlibat dalam rekonstruksi Gaza setelah perang tahun 2014.
Pada bulan Januari, Mustafa memimpin delegasi Palestina di Forum Ekonomi Dunia di Davos, di mana dia mengatakan kepada hadirin: “Jalan terbaik bagi kita semua—termasuk Israel—adalah menjadi negara bagi rakyat Palestina, perdamaian bagi semua orang, dan keamanan bagi semua orang.
Semakin cepat kita melakukan hal ini, semakin baik.” PA, yang dibentuk 30 tahun lalu sebagai pemerintahan sementara setelah perjanjian damai Oslo, saat ini menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dan tidak ada pemerintahan di Gaza, tempat mereka diusir oleh kelompok Hamas setelah pemilu Palestina tahun 2006.
Walaupun PA yang direformasi merupakan pilihan yang lebih disukai AS dan negara-negara lain untuk memerintah Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari dorongan baru bagi solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, badan pemerintahan tersebut kurang populer di kalangan warga Palestina.
Beberapa warga menganggapnya sebagai subkontraktor pendudukan militer Israel yang menghukum. Memang benar, jajak pendapat pada bulan Desember yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menemukan bahwa hampir 60% responden di Tepi Barat dan Gaza mendukung pembubaran Otoritas Palestina—persentase tertinggi yang pernah tercatat dalam jajak pendapat PSR. Tuntutan pengunduran diri Abbas bahkan lebih tinggi lagi, yakni sekitar 90%.
2. Isyarat Hamas Dibuang dari Pemerintahan Baru Palestina Pemerintahan teknokratis baru diperkirakan terdiri dari tokoh-tokoh independen yang tidak berafiliasi dengan faksi Palestina mana pun, termasuk Hamas.
Oleh karena itu, Mustafa dari International Crisis Group mengatakan, pembentukan pemerintahan baru tidak akan ditentukan oleh kelompok militan, dan juga tidak akan melibatkan anggotanya.
“Komunitas internasional telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam diplomasi tingkat tinggi apa pun dengan Hamas,” kata Mustafa. “Jadi gagasan untuk melibatkan mereka dalam pemerintahan apa pun bukanlah sebuah usulan yang bisa diterapkan Sekarang.”
Namun, Mustafa menambahkan bahwa ada harapan bahwa mantan pegawai sipil Hamas di Gaza akan selalu terlibat dalam pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza dengan syarat bahwa orang-orang tersebut tidak terlibat dalam sayap militer Hamas.
3. Israel Menolak Peran Palestina atas Gaza Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kemungkinan peran Otoritas Palestina di Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti.
Sebaliknya, dia menawarkan visinya sendiri untuk apa yang disebut “hari setelah” perang, yang mengusulkan agar Israel mempertahankan kendali tanpa batas atas Tepi Barat dan Gaza, sehingga mensterilkan kemungkinan pembentukan Negara Palestina—yang mana pemerintah Israel juga menolak.
“Israel mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke sini bahwa otonomi Palestina—apalagi penentuan nasib sendiri—tidak mungkin dilakukan,” kata Mustafa.
4. Dampak Jangka Pendek dari Pemerintahan Baru Palestina Pemerintahan Palestina saat ini telah menyaksikan periode ketidakstabilan besar-besaran di Tepi Barat, termasuk meningkatnya kekerasan pemukim Israel dan krisis ekonomi.
Kondisi itu diperburuk oleh perang Israel-Hamas serta keputusan pemerintah Israel untuk menahan pendapatan pajak Palestina, sumber utama pendapatan PA.
“Melakukan hal-hal minimal seperti memberikan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain adalah hal yang mustahil,” kata Mustafa. “Pergantian personel di PA tidak menghilangkan hambatan tersebut.”
Dalam konferensi pers hari Selasa lalu, Zomlot mengakui bahwa pemerintah Palestina tidak dapat berfungsi tanpa kendali atas pendapatan, sumber daya, atau perbatasannya sendiri.
“Sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa pemerintahan baru dapat berjalan dan hal ini merupakan pembicaraan yang kami lakukan dengan mitra regional dan internasional kami,” paparnya.
5. Pesimistis Akan Ada Pemilu Baru Palestina? Pemilu belum pernah diadakan di wilayah Palestina—yang diduduki Israel—selama hampir dua dekade. Terakhir kali warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza memberikan suara mereka adalah pada tahun 2006, ketika kelompok Hamas mengalahkan gerakan sekuler Fatah dalam Pemilihan Dewan Legislatif, yang pada akhirnya mengakibatkan pengusiran mereka dari Jalur Gaza.
Sejak itu, kendali administratif atas wilayah Palestina telah terbagi antara Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat, tempat Abbas memerintah berdasarkan keputusan presiden sejak memenangkan masa jabatan empat tahun pertamanya pada tahun 2005.
Tidak ada pemilihan presiden berikutnya yang diadakan sejak itu. “Hal ini diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Zomlot kepada TIME mengenai pemilu baru, dan menekankan bahwa mengatasi krisis yang mendesak harus menjadi prioritas pertama.
Namun dia menambahkan bahwa pemungutan suara baru harus dilakukan dalam hitungan “bulan, bukan tahun.”
